Orientasi Pendidikan Tinggi dalam Islam

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

Oleh: Siti Nafsiah (Founder Muslimah Study Club Babel)

belitongekspres.co.id, Alamiahnya sebuah kehidupan bernegara, sistem politik yang berlaku akan mempengaruhi kebijakan pada sistem-sistem lainnya.

banner 1200x200

Begitu pula dengan sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Hendak kemana arah tujuannya maupun akan dipersiapkan sebagai apa para output lulusannya, sangatlah ditentukan oleh landasan apa yang digunakan dalam sistem politik sebuah Negara.

Islam sebagai agama politik , dimana definisi politik yakni pengaturan urusan umat dengan landasan aqidah Islam, pun telah memiliki mekanisme yang khas dalam sistem politiknya. Sehingga dengannya, berpengaruh pula pada penyelenggaraan pendidikan tingginya.

Pendidikan tinggi dalam Islam yang dipandang sebagai jenjang pendidikan terakhir -sebelumnya didahului oleh jenjang pendidikan dasar dan menengah-, memiliki peranan penting dalam menentukan nasib Negara bahkan peradaban.

Bagaimana tidak? Jenjang pendidikan tinggi berisi para generasi muda yang telah tercetak siap melanjutkan estafet kepemimpinan.

Karena itu, sederhananya, jenjang pendidikan tinggi dalam Islam adalah masa menuai kualitas generasi unggul yang telah dididik sejak dini bahkan sebelum generasi tersebut lahir.

Hal ini dikarenakan adanya sistem pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk individu ber-syakhsiyyah islamiyah (berkepribadian Islam) yang memiliki pola pikir (aqliyyah) dan pola sikap (nafsiyah) yang berdasarkan kepada aqidah Islam semata.

Karenanya, pendidikan akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan elemen keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Elemen-elemen ini akan dikontrol langsung oleh Negara demi tercapainya tujuan di atas, tidak lain yakni untuk membentuk pribadi muslim sejati yang tidak cukup hanya memiliki kecakapan iptek (ilmu pengetahuan) namun juga sepaket dengan kecakapan taqwallah yang mantap.

Singkatnya, pendidikan dalam Islam mendapatkan perhatian penuh dalam menjamin kualitas generasi muslim agar menjadi generasi muda yang siap memberikan kontribusi positif sesuai tuntunan syari’at Islam di tengah kehidupan masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya.

Sehingga, sangat wajar jika dalam pandangan Islam, pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh Negara.

Dengan jaminan ini, dapat dipastikan tugas generasi muda untuk menuntut ilmu dengan serius agar dapat bermanfaat bagi Islam dan masyarakat dapat diselenggarakan secara optimal.

Begitu pula dengan tugasnya sebagai agent of change (agen perubahan) pun dapat dijalankannya dengan baik karena tidak dibebankan dan diarahkan kepada tugas dan peran-peran lainnya yang sejatinya bukanlah menjadi tugas para generasi muda.

Namun sayangnya, gambaran ideal ini sangat sulit kita dapatkan hari ini di tengah kehidupan yang mencampakkan Islam sebagai al-khaiir, aturan yang datang dari Allah SWT., al-Khaliq wal Mudabbir.

Setiap kebijakan yang ada di mayoritas Negara di dunia baik negeri-negeri Barat, negeri-negeri kaum muslimin, dan termasuk Indonesia memiliki karakter yang bertumpu pada kebebasan (liberalisme).

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di negeri ini pun semakin menunjukkan karakter liberalnya terlebih di era kekinian menuju Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0).

Liberalisasi pendidikan tinggi yang materialistis seolah telah sukses menjadi perpanjangan tangan ideologi Kapitalisme dengan corak sekuler sebagai orientasinya.

Komersialisasi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Barat sebagai mercusuarnya, massifnya adopsi tsaqafah asing dari luar Islam, pembajakan fungsi mahasiswa secara intelektual maupun peran kepemudaannya yang terjadi saat ini telah membenarkan corak tersebut yang berupaya untuk memisahkan agama dari kehidupan bahkan Negara.

Karena bukan hanya pada kebebasan mahasiswa melakukan eksplorasi dalam bidang keilmuannya yang dijamin, namun juga adanya dorongan agar tercipta upaya untuk ‘memandirikan’ masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan pun semakin terasa.

Baca Juga:  Meneladani Pahlawan Kebangkitan Nasional

Padahal, inilah yang diinginkan oleh Kapitalisme yang sejatinya berkarakter meminimalisir peran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Sebagai contoh, berkaca dari masalah kesimpangsiuran isu 147 (seratus empat puluh tujuh) mahasiswa magang asal Bangka Belitung (Babel) di Taiwan baru-baru ini yang disinyalir mengalami kerja paksa hingga memakan makanan tidak halal misalnya.

Meski pada akhirnya dianggap ‘selesai’ dengan adanya petisi penolakan isu tersebut oleh para mahasiswa yang bersangkutan dan juga dengan klarifikasi langsung yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), namun sejatinya jika ingin dikaji dan dilihat lebih dekat, masalah ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup menyita perhatian jika ingin diselesaikan. Kenapa tidak?

Program magang dan kuliah yang diikuti oleh ratusan mahasiswa ini pada hakikatnya adalah bentuk ‘halus’ dari lepas tangan Negara menyediakan pendidikan berkualitas secara cuma-cuma yang diiming-imingi dengan cita-cita mewujudkan generasi yang mandiri dan berdaya.

Dikirimnya ratusan mahasiswa hingga ke negeri yang jauh dari jangkauan keluarga dan kerabat yang tidak hanya melakukan aktivitas belajar namun juga bekerja sekali lagi dapat dikatakan sebagai bentuk halus dari ‘kerja paksa’ terorganisir yang terfasilitasi dokumen resmi.

Padahal, jika hanya untuk mencari pengalaman kerja, negeri sendiri yang jaraknya lebih dekat sebetulnya tidak lah kekurangan tempat bekerja sambil kuliah sehingga jaminan ‘iffah dan ‘izzah terutama para mahasiswa muslimah akan lebih terjamin karena dekat dengan keluarga.

Terlebih, dengan sistem hidup sekuler saat ini, dimanapun pendidikan ditempuh maka output yang dihasilkan sejatinya tidak akan jauh berbeda dengan kualitas lulusan dari negeri-negeri lainnya, karena standar keberhasilan hanya diukur dengan kebahagiaan secara materi.

Namun, sayangnya, pemikiran yang demikian, dalam pandangan sekuler bisa jadi hanya akan dianggap sebagai pemikiran yang menghambat kemajuan.

Dikarenakan mashlahat (manfaat) adalah tolok ukur yang digunakan dalam setiap perbuatan individu dalam sistem hidup yang mengagungkan kebebasan ini.

Sehingga, meski pada akhirnya dalam persoalan ini tetap ditemukan beberapa kasus yang terjadi dengan para mahasiswa di Taiwan, hal ini tidaklah dianggap sebagai alasan serius untuk menghentikan program tersebut karena kasus yang ada tidaklah lebih besar dibandingkan dengan profit masa depan yang terbayangkan.

(http://www.rakyatpos.com, 16/01/19)

Tak cukup sampai pada persoalan itu saja. Pembajakan potensi intelektual agar mengikuti tren pasar Kapitalis saat ini juga menjadi masalah yang tidak kalah seriusnya.

Disfungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi semakin nampak terutama dengan sekelumit perjalanan kelam dunia kampus sepanjang 2018 dimana upaya deradikalisasi telah membungkam para dosen maupun mahasiswa terutama muslim untuk menyalurkan daya kritisnya.

Bahkan, fungsi pendidikan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang seharusnya menjadi tempat bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat berdasarkan data pun dimandulkan meski yang disuarakan adalah kebenaran yang bersumber dari kalamullah al-Qur’an dan as-Sunnah.

Namun, miris, hal yang sebaliknya jika bersesuaian dengan kepentingan Barat dan sejalan dengan mandat sekulerisme, maka diberikan akses seluas-luasnya seperti pemikiran Islam moderat, penelitian dan riset ilmiah terhadap potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun berbagai kerja sama dengan universitas luar negeri, dan sejenisnya.

Alhasil, output generasi yang ada adalah generasi yang berorientasi hidup pada materi, bergaya hidup hedonis, dan yang lebih menyedihkan, generasi ini memang dicetak untuk siap menjadi para pekerja bahkan pasar bagi Kapitalis.

Sehingga, tentu minim karakter pemimpin unggul yang akan dihasilkan oleh sistem pendidikan tinggi yang berlandaskan pada ideologi Kapitalisme-Sekulerisme ini.

Padahal, jika ingin mengembalikan persoalan ini kepada Islam, niscaya solusi yang benar akan didapatkan karena datang dari Sang Pemilik Kehidupan, Allah SWT.

Baca Juga:  Bersama Sukseskan Sensus Penduduk 2020

“Demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidaklah beriman, sampai mereka menjadikanmu -Muhammad- sebagai hakim/pemutus perkara dalam segala permasalahan yang diperselisihkan diantara mereka, kemudian mereka tidak mendapati rasa sempit di dalam diri mereka, dan mereka pun pasrah dengan sepenuhnya.”
(TQS. An-Nisaa’: 65)

Islam adalah problem solver yang mampu mengurai setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat disebabkan thabiatnya sebagai agama politik yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan.

Kesempurnaan Islam menjamin kehidupan masyarakat tertata karena Islam diturunkan kepada Rasulullah saw. untuk menggenapkan syari’at Nabi dan Rasul terdahulu.

Karenanya, termasuk dalam tata kelola pendidikan tingginya, Islam memberikan jaminan agar para generasi mendapatkan layanan pendidikan yang manusiawi.

Islam mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan rakyatnya. Sebab, dalam pandangan syari’ah, penguasa sebagai pelaksana negara yang berkewajiban memelihara, mengatur, dan melindungi urusan rakyatnya, termasuk dalam bidang pendidikan dan pemberantasan kebodohan.

Semua rakyat harus dapat menikmati pendidikan secara cuma-cuma dengan fasilitas sebaik mungkin. Dana pendidikan itu diambil dari kas Baitul Mal.

Ketetapan ini diambil berdasarkan fi’liyyah Rasulullah saw., yang juga menjadi kepala negara, telah mengganti tebusan yang harus dibayar para tawanan Perang Badar dengan keharusan mereka masing-masing untuk mengajar sepuluh kaum Muslim.

Dan pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab, para guru yang mengajar anak-anak juga mendapatkan gaji 15 dinar (1 dinar=4.25 gram emas) yang diambilkan dari Baitul Mall.

Langkah itu diikuti oleh para Khalifah dan penguasa berikutnya. Di Baghdad pernah dibangun Universitas al-Mustanshiriyyah.

Khalifah Hakam bin Abdurrahman an-Nashir juga pernah mendirikan Universitas Cordoba yang saat itu menampung mahasiswa dari kaum Muslim maupun dari Barat.

Universitas-universitas itu telah mencetak para ilmuan yang pengaruhnya mendunia hingga kini melalui berbagai temuan-temuannya; seperti ar-Razi, orang pertama yang mengidentifikasi penyakit cacar dan campak dan menggeluti bidang operasi; Ibnu al-Haitsam, ahli optik yang menemukan perbandingan antara sudut pemantulan (refleksi) dan pembiasan (refraksi); al-Khawarizmi, orang pertama yang menyusun aljabar; Jabir bin Hayan, seorang ahli kimia ang terkenal; al-Biruni yang meletakkan sebuahteori sederhana guna mengetahui volume dan lingkungan geologis, dan sebagainya.

Sistem pendidikan yang bertumpu pada sistem politik Islam yang seperti ini berjalan semata-mata menjadi amanah bagi para penguasa untuk menjadi pelaksana syari’ah islam sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. bagi hamba-Nya yang ingin meraih predikat taqwa dan beriman.

Karena predikat inilah yang menjadi sebaik-baik predikat bagi seorang makhluk dalam kehidupannya di dunia untuk mempersiapkan bekal kembalinya ke akhirat kelak.

Karenanya, setiap hamba-Nya yang beriman niscaya merindukan sistem politik Islam yang syaamilan wa kaamilan (sempurna dan menyeluruh) untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Sebab, hanya sistem politik inilah yang mampu menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang manusiawi, yang tidak hanya sekedar menilai produktivitas manusia dari manfaat yang dapat diberikannya, namun semata-mata untuk menjamin terlahirnya generasi pemimpin yang memiliki keimanan pada Allah.

Sehingga, di tangan para generasi muda inilah tugas perjuangan untuk mengembalikan kemuliaan Islam dapat terwujud dan keberkahan hidup dapat diraih oleh seluruh makhluk di muka bumi.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (TQS. al-A’raff: 96)
Wallahua’lam bishshawwab. [SN]

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply