P2TP2A Belum Berjalan Optimal

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Program Hanya Baru Sebatas Sosialisasi

MANGGAR – Keterbatasan anggaran dan perubahan nomenklatur membuat Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum berjalan optimal. Sebelumnya, P2TP2A yang diurus Badan Keluarga Berencana dipindahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) pada tahun 2014 dengan asumsi perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat.

“Sementara kita terbatas personilnya. Seharusnya personil yang lama bisa kita tarik agar tidak memulai dari nol lagi,” ungkap Halifah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan BPMPD menjawab pertanyaan harian ini, Selasa (10/2) kemarin.

Akibatnya menurut Halifah, anggaran yang sebelumnya berada di Badan Keluarga Berencana juga tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Baca Juga:  Camat Gantung Intruksikan Kades Tak Keluarkan Rekom Bangun Warkop di Tengah Hutan

“Tahun 2014, kita hanya sebatas melakukan sosialisasi ke Kepala Desa, Kecamatan dan Puskesmas. Baru tahun ini (2015), akan menjalankan program,” jelas Halifah yang didampingi sub Bidang Pemberdayaan Sosbud dan Masyarakat, Arif Wibowo Basri.

Ditambahkan Halifah, tahun 2015, pihaknya masih berusaha memaksimalkan sosialisasi ke seluruh Desa dan Kecamatan serta siswa sekolah.

“Kita juga akan undang masyarakat di Kecamatan, baik laki-laki maupun perempuan untuk diberi pemahaman. Nanti kita libatkan semuanya, ada Satpol PP, LK3 dan PPA sebagai narasumber,” kata Halifah.

Mengambil langkah, pembentukan P2TP2A sudah dibahas pada awal bulan Februari. Menurut Halifah, P2TP2A merupakan wadah dari berbagai instansi yang memiliki peran penting mengurusi persoalan perempuan dan anak.

Baca Juga:  Jelang Pilkada, Kapolres Beltim AKBP Jojo Sutarjo Periksa Kesiapan Ranmor

“Tanggal 6 Februari pekan lalu sudah kita rapatkan. Hadir seluruh instansi terkait termasuk unit PPA Polres Beltim, LK3, LSM, GOW dan PKK. Sekarang sedang disusun kepengurusannya, untuk kemudian di SK kan yang ditandatangani Bupati,” ujarnya.

Ke depan, kata Halifah, P2TP2A harus menjadi wadah yang memfasilitasi setiap kasus perempuan dan anak. Setiap laporan yang masuk akan didampingi guna diselesaikan.

“Dengan dibentuknya P2TP2A dan dibawah Pemdes, orang yang mengadu, baik ke Desa atau kecamatan dan Puskesmas dapat mengetahui bahwa ada P2TP2A di Pemdes,” harap Halifah. (feb)

Rate this article!
Tags:
author

Author: