Pangkalpinang Bebas Kumuh 2019

by -1 views

PANGKALPINANG – Dalam hasil penilaian P2KP beberapa waktu lalu, Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Bangka Belitung (Babel) tercatat masih memiliki daerah kumuh yang terdapat di beberapa kelurahan. Hal ini membuat P2KP ingin segera merealisasikan Pangkalpinang bebas dari permukiman kumuh pada 2019.
Hari Purnomo selaku Tim Leader Konsultan Managemen Wilayah II Babel mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggelar lokakarya sosialisasi yang menjadi bagian implementasi dari Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Pemerintah pusat telah merumuskan Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) II periode 2015 – 2019. Dalam RPJM II ini pemerintah mengamanatkan bahwa pembangunan infrastruktur bidang cipta karya ditujukan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas, dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2019,” katanya kepada wartawan disela kegiatan Rabu (2/9) kemarin.
Untuk terus mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas dan mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh, Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan “Program Prakarsa Permukiman 100-0-100 yakni program pengembangan permukiman berkelanjutan dengan mencapai 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh 0% dan 100% akses sanitasi.
Dengan mencanangkan program pengembangan permukiman berkelanjutan untuk mencapai 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh 0% dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia, bertumpu pada tiga pilar yakni orientasi pada perubahan perilaku dan sikap masyarakat (community attitude), orientasi pada pengelolaan oleh masyarakat sendiri(self community management) dan orientasi pada inovasi dan kreatifitas masyarakat (community enterprenuership).
“Secara nasional baru 67,7 % air bersih terlayani , terdapat 38.431 hektar kawasan kumuh dan 59,7% akes sanitasi layak dan adapun di Kota Pangkalpinang terdapat kawasan kumuh 14 desa/kelurahan seluas 196 hektar. Tidaklah mudah untuk ini, dan ini harus didukung Pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Pangkalpinang Alizar Amir, didampingi Kepala Dinas Pekerjaaan Umum (PU) Kota Pangkalpinang Suparlan Dulaspar, juga mengatakan bahwa PNPM Mandiri yang sekarang diganti nama menjadi P2KP merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat yang lebih baik termasuk khususnya di Kota Pangkalpinang.
“Lokarya sosialisasi P2KP ini termasuk upaya kita untuk menindaklanjuti atas tantangan pemerintah dalam RPJM III periode 2015 – 2019 yang harus sudah tercapai 100 % termasuk di Kota Pangkalpinang yang diharapkan penyelesaian masalah sanitasi maupun daerah kumuh nantinya tidak ada lagi,” terangnya.
Menurutnya, ada beberapa indikator yang masih menjadi persoalan dan membutuhkan jalan penyelesaian di Kota Pangkalpinang, yakni soal keteraturan bangunan yang sekaligus juga terkait dengan masalah perizinan. Dan selama ini banyak bangunan yang  terlalu dekat dengan media jalan.
“Ini merupakan sebuah tantangan juga bagi kita, karena ini nantinya juga akan terkait perihal pembebasan lahan meningkatkan jalan lingkungan guna memperlancar atau mempercepat akses perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Untuk masalah penyediaan air minum sendiri, menurutnya di Babel tidak terlalu sulit, mengingat Babel adalah kepulauan yang separuhnya dikelilingi oleh air. Hanya saja dalam mewujudkan ketersediaan air bersih memerlukan tata kelola air yang lebih baik termasuk dengan menggunakan kecanggihan teknologi.
“P2KP ini harus menjadi program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, terutama juga dalam memenuhi kecukupan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan perubahan fasilitas lainnya seperti drainase,” tandasnya. (tya)