Pangkalpinang Krisis Lahan TPA

by -

//Pemkot dan Bateng Bakal Teken MoU

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang harus bergerak cepat untuk segera menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru karena TPA yang ada sudah tidak mampu menampung jumlah sampah-sampah yang ada.
Untuk itu Pemkot Pangkalpinang dalam waktu dekat akan meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah kabupaten Bangka Tengah (Bateng) perihal pembukaan TPA baru di desa Jelutung, Bateng.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pangkalpinang, Agung Yubi Utama. Ia menyebutkan, TPA yang dimiliki Pemkot sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menampung beban volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.
“Paling cepat membutuhkan waktu tiga tahun baru bisa kita pakai dan mungkinkah selama kita merintis lokasi yang baru lokasi TPA kita yang sekarang akan sanggup menampung sampah. Kita harus berfikir cepat, penduduk kita semakin bertambah banyak otomatis sampah pun akan ikut bertambah, kalau tidak kita sikapi dengan segera kota kita ini akan menjadi kota Bandung yang kedua,” katanya Kamis (27/8) kemarin.
Lanjut Agung, proses untuk membuat TPA baru bukannya sebentar, sebab perlu adanya jalan yang sangat panjang. Dirinya menyebutkan proses tersebut melalui pembebasan lahan terlebih dahulu, ada DED serta fisiknya.
“Kenapa tidak ada perencanaan selama ini, ini saja saya desak mati-matian agar MoU ini bisa cepat terjadi, saya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) blak-blakan ngomong dan akhirnya mereka setuju. Tiga tahun itu waktu paling cepat dan apabila dalam jangka waktu tiga tahun sudah bisa terrealisasi itu sebuah prestasi buat saya khusunya buat Walikota kita,” ungkapnya.
Akan tetapi apabila pembuatan TPA regional ini gagal dan TPA yang lama tidak mampu menampung beban sampah yang sangat banyak, maka bisa dikatakan kota akan habis dan kacau karena nantinya sampah-sampah akan penuh dijalan.
“Ini adalah salah satu kasus yang berbahaya baik bagi anggota dewan karena mereka juga ikut bertanggung jawab, mereka sebagai corong masyarakat tidak mengawasi hal tersebut. Ini bisa menjadi bencana nasional makanya harus segera kita fikirkan jalan terbaiknya untuk itu kita usahakan secepatnya akan membuat TPA regional yang baru Yang terdapat did session Jelutung sana,” tukasnya. (tya)