Panitia Pilkades Diminta Independen

by -

MANGGAR – Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Konflik bisa muncul karena kesamaan kelompok, pandangan politik maupun kepentingan daerah.
Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim) Burhanudin, pun menyadari kemungkinan tersebut. Dimulai dari proses seleksi calon Kades sampai dengan pelaksanaan pemilihan nantinya.
“Akan banyak konflik kepentingan yang muncul di Desa. Baik itu kepentingan kelompok, politik dan pemerintah daerah. Tetapi sampai hari ini tidak ada yang meminta restu kepada Bupati maupun Wakil Bupati,” ungkap Burhanudin saat memberikan pengarahan di hadapan panitia Pilkades di aula BPMPD Beltim, Senin (7/3) kemarin.
Sebab itu, sambung Wabup, panitia harus bersikap tegas dengan mengkedepankan independensi dalam jabatan sebagai panitia. Ia tidak menginginkan ada keberpihakan panitia yang berdampak merugikan bagi calon lain.
“Dari segi panitia silahkan independen tidak perlu pihak sana, pihak sini,” tegas Wabup yang akrab disapa Aan.
Aan mengakui, regulasi tentang tata cara pemilihan Kepala Desa tidak sepenuhnya mengakomodir dan sesuai dengan kearifan lokal. Kedepan ia berharap ada perbaikan atau revisi peraturan pemilihan Kepala Desa agar pengelolaan Desa lebih baik.
“Saya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 17 Februari lalu, setelah regulasi (Pilkades) dibuat. Perbup diteken Pj. Bupati Beltim. Saya minta segera direvisi, memang Permendagri sudah ada namun dari sisi regulasi harus memperhatikan kearifan lokal,” kata Wabup.
Salah satu yang menjadi perhatian Wabup mengenai peraturan pelaksanaan Pilkades adalah kriteria penetapan calon yang lolos seleksi. Karena menurut dia, kriteria berpengalaman di pemerintahan sangat membatasi calon yang kapabilitas tetapi belum berpengalaman.
“Kalau menang, dinyatakan menang bagaimana. Siapa yang bisa menjamin calon memahami peraturan perundang-undangan baik PP nomor 12, 13 dan lainnya, kan tidak ada. Kami sebagai birokrat pun tidak ada jaminan paham maka itu segera ubah regulasi. Karena banyak sarjana yang kompeten terhambat karena tidak pernah jadi BPD, Kadus atau RT,” sebut Wabup.
“Saya minya dikaji ulang Perbup.┬áProfesional dan betul-betul menjalankan amanah. Mari kita sukseskan, walaupun banyak laporan, sms kepada kepala badannya,” imbuhnya.
Wabup juga mengatakan wajar jika jabatan Kepala Desa di Beltim diminati banyak calon. Sebab, gaji dan tunjangan Kepala Desa di Beltim sangat besar jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Wajar banyak yang mencalonkan diri karena honor gaji Kades di Beltim tertinggi se Babel. Jangan-jangan setara dengan eselon II, sekitar Rp. 5 jutaan perbulan,” sebut Wabup.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Ikhwan Fahrozi meminta panitia Pilkades melaporkan penyimpangan yang ditemui sampai menjelang hari pelaksanaan.
“Segera laporkan jika ada penyimpangan – penyimpangan sampai hari H. Panitia Kabupaten sudah menyiapkan jadwal monitoring, diharapkan nanti ada beberapa langkah sebelumnya salah satunya akan mengumpulkan seluruh calon Kades dan para istrinya untuk diberi pengarahan,” papar Ikhwan.
Ia juga mengatakan, kedepan konsep yang diinginkan adalah Desa membangun sendiri. Sehingga Kepala Desa harus benar-benar bekerja membangun Desa bersama seluruh komponen di Desa.
“Memang Menteri PDT sudah mengatakan Desa jangan direcoki tapi masih ada ketidakpahaman perangkat desa dalam mengelola keuangan, tapi ini bukan merecoki. Dalam waktu dekat akan dilakukan MoU dengan Kejaksaan untuk memantau pengelolaan keuangan Desa, dengan program Kejaksaan masuk Desa,” sebut Ikhwan.
Ia menambahkan, seluruh panitia Pilkades dalam tekanan tetapi tanggungjawab harus dijalankan dengan baik. “Inilah tugas, selaku panitia punya tanggungjawab besar sampai dengan terpilihnya Kades,” harap Ikhwan. (feb)