Pansus HTI Berikan Tenggat Satu Bulan

*Waktu Eksekusi Rekomendasi Pansus HTI
*Aliansi LSM Tetap Anggap Tak Substansi

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Anggota DPRD Beltim yang juga mantan Ketua Pansus Hutan Tanaman Industri (HTI) Ardian, memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Beltim untuk melakukan eksekusi terhadap rekomendasi Pansus HTI. Hal tersebut diungkapkan seusai rapat klarifikasi kepada para pihak yang menganggap rekomendasi Pansus tidak substansi.

iklan swissbell

“Kami berikan waktu satu bulan kepada Pemerintah daerah untuk menyusun dan mengambil langkah atas rekomendasi Pansus HTI. Jika tidak dilakukan, kami akan menggunakan hak-hak kami,” ujar Ardian saat dimintai keterangan oleh awak media, Selasa (26/9) kemarin.

Ardian menganggap rekomendasi sudah disampaikan sehingga tidak diperlukan lagi revisi. Ia tegas mengatakan rekomendasi adalah produk DPRD yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

“Tidak ada harus revisi, inikan rekomendasi. Itukan produk DPRD.

Setelah ini nantinya, apakah rekomendasi kami ditindaklanjuti atau tidak, terhadap rekomendasi yang disampaikan ke publik ke pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya kami akan memantau dan melihat, oh rekomendasi tidak berjalan, kami barulah masuk ke ranah untuk mempergunakan hak-hak kami,” urai Ardian.

Baca Juga:  Honda Niaga Sudirman Belitung Berikan Servis Pelindung Cat Mobil Gratis

Hak dimaksud adalah hak yang melekat pada lembaga legislatif tersebut. Bisa berupa hak bertanya, interpelasi atau hak angket. “Betul dampaknya luas, salah satunya fungsi dan wewenang kami ini adalah melihat sesuatu yang berdampak luas tapi kami harus melihat dulu dalam hak mana yang akan kami pakai. Hak mengemukakan pendapat, nanti akan disampaikan fraksi dulu dalam paripurna. Itu mekanismenya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Wakasbangda sekaligus juru bicara Aliansi LSM Rudi Juniwira tetap menganggap rekomendasi Pansus DPRD terkait HTI kurang substansi.

“Kami berharap dalam Pansus membeberkan atau membuka se detail mungkin kondisi lahan yang sudah ditetapkan menjadi IUPHHK HTI. Inilah dasar untuk kita meninjau ulang ke Kementerian selaku yang mengeluarkan izin,” kata Rudi.

Rudi melihat ada beberapa hal mendasar yang terlewatkan dari rekomendasi pansus HTI. Terutama berkaitan dengan permasalahan yang ada di kawasan izin HTI.

Baca Juga:  Bonek Lempar 20 Ribu Boneka, Rahmad Darmawan pun Tercengang

“Apa saja yang terkait di dalam kawasan HTI karena sepengetahuan kami informasi yang didapat bahwa disana terdapat pemukiman penduduk. Itu penduduk betul asli (lokal, red) atau bukan (pendatang, red). Itu suatu persoalan. Kemudian terdapat areal penebangan kayu apakah legal atau tidak legal yang jelas lahan sudah dibuka. Kita ingin pansus membuka hal seperti itu. Karena di keputusan Menteri yang menetapkan IUPHHK HTI,” bebernya.

Dari penjelasan Rudi, ia menilai rekomendasi tidak sedetail yang diharapkan banyak pihak. Inilah yang di anggap perlu perbaikan rekomendasi pansus DPRD terkait HTI.

“Saya tidak melihat sedetail itu. Kita ingin pansus menginventarisasi penggunaan lahan itu. Intinya rekomendasi bukan suatu keputusan. Keputusan saja kalau keliru masih bisa diubah apalagi hanya rekomendasi. Kita sudah menyampaikan fakta yang sebenarnya,” ulasnya. (msi)

Rate this article!
Tags:
author

Author: