Pansus IV Sambangi Rusunawa

by -

Rusdi: Pemkot Jangan Hanya Pikir Untung!

PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, melalui tim Panitia Khusus (Pansus) IV sedang membahas Rancangan Perda (Raperda) terkait pengolahan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Untuk melihat secara langsung kondisi rusunawa tersebut, tim mendatangi rumah yang diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu.
Ketua Pansus IV, Muhammad Rusdi disela-sela kunjungan mengungkapkan beberapa catatan. Salah satunya terhadap warga yang benar-benar berhak untuk menempati rusunawa yang terletak di Pangkal Arang, Pangkal Balam itu.
Rusdi mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) selaku pengelola rusunawa harus dapat belajar dari pengalaman, dimana pada blok A dan B telah meninggalkan hutang sebesar Rp 400 juta. Untuk itu ia menegaskan penghuni rusunawa harus penduduk asli Pangkalpinang dengan menunjukan bukti administrasi kependudukan Kota Pangkalpinang, dan seleksi harus tetap dilaksanakan secara benar dan adil.
“Hutang itu karena Pemkot berfikir orientit keuntungannya saja. Dan untuk pembahasan raperda ini, untuk sementara kami belum mengacu pada tarif. Intinya pemerintah tidak bisa memikirkan bisnis orientit saja terhadap rusunawa ini,” ujarnya.
Salah satu jalan, jelas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, harus ada subsidi dari pemerintah. Jika sesuai dengan jadwal, bulan depan raperda tentang rusunawa ini selesai di bahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ia menyebutkan, jika nanti sudah di perdakan, masyarakat yang baru saja menikah namun ia berpenghasilan rendah, bisa menempati rusunawa tersebut. “Kami akan segera memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) dan DPPKAD terkait subsidi ini, termasuk juga pihak PLN. Mau tidak mau peran walikota dalam hal ini sangat diperlukan. Artinya kita lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat kota Pangkalpinang,” jelasnya.
Menurut Rusdi yang juga ketua Komisi I ini, jika sudah disubsidikan otomatis akan menyerap anggaran yang cukup besar. “Apabila tidak dihuni akan jadi gedung hantu, tapi ditempati juga bermasalah, itulah artinya disini kita perlu melakukan pengetatan agar mereka betah disini dengan mereka memenuhi kewajibannya,” tambahnya.
Rusdi juga menyorot kondisi rusunawa yang cukup memperihatinkan, seolah dibiarkan tanpa peratawan, khususnya di Blok A dan B. Sementara di Blok C dan D, tanpa penghuni meski sudah dibangun sejak tahun 2012 lalu. Padahal rusunawa menyediakan 792 twin blok atau ruangan dimana setiap blok terdiri dari 198 twin blok.
“Blok A dan B sudah pernah ditempati, tapi penghuninya diusir, karena tidak tertib. Untuk sementara hanya ada 13 KK yang oleh dinsosnaker memang benar-benar layak menempatinya, tapi mereka tidak diprasarani baik air mau pun listrik. Mereka juga tidak diwajibkan untuk membayar uang bulanan sewa rusunawa,” kata Kepala UPT Rusunawa Pangkalpinang, Hamzah.
Sementara Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pangkalpinang Mikron Antariksa, mengklaim bahwa selama ini pelayanan listrik dan air tidak ada kendala berarti, hanya saja tarif yang tinggi terhadap listrik itu sendiri membuat penghuni kesulitan membayar dan penyebab timbulnya masalah di rusunawa ini.
“Perda yang lama dulu hanya mengelola blok A dan B. Yang juga jadi masalah saat ini perawatan dan tarif listrik yang disesuaikan dengan tarif industri. Bayangkan saja perbulan untuk listrik saja mereka harus membayar sampai Rp 500 ribu, itu belum untuk bayar air dan sewa rusunawa yang tiap bulan Rp 175 ribu, dan uang kebersihan,” jelas Mikron.
Jika sudah diperdakan Mikron optimis, semua akan tercover, yang mana peruntukan bukan hanya untuk orang miskin saja, tapi yang berpenghasilan rendah. “Ya jika sudah diperdakan kita yakin ini akan tercaver semua,” katanya.
Dalam kunker Pansus IV tersebut, perwakilan dari PLN pun dilibatkan. Reza yang mewakili PLN kemarin mengatakan, untuk penyambungan listrik pihaknya siap untuk menyalurkan listrik dengan konsekukensi kalau tidak bayar dicabut. Dia pun membantah jika tarif yang diperlakukan di rusunawa ini menyamai tarif industri.
“Kita sudah ada kebijakan untuk rusunawa ini, dimana tarifnya lebih murah, dan sudah diatur dalam Permen. Dalam peraturan itu kalau penyaluran listrik di rusunawa harus dengan sistem curah,” tukasnya. (cr61)