Pansus Tata Kelola Timah Bakal Panggil Eksportir

by -

PANGKALPINANG – Ketua Pansus (Panitia Khusus) tata kelola timah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Haryadi, dalam waktu dekat akan mengagendakan pertemuan dengan para eksportir. Pemanggilan eksportir tersebut, guna melakukan pembahasan mengenai harga timah dan tata kelola guna pemulihan perekonomian masyarakat Babel.
“Ketika Gubernur melakukan pertemuan dengan eksportir, Pansus timah memang tidak ada, karena Pansus juga lagi bekerja. Kegiatan kami hingga kini masih terus mengumpulkan data. Setelah punya cukup data, kami akan meminta Banmus (Badan Musyawarah) untuk menjadwalkan pertemuan dengan eksekutif, eksportir dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun yang masih membingungkan, ketika Pansus timah dibentuk melalui sidang paripurna, di eksekutif ada juga tim timah,” kata Haryadi kepada wartawan, Jumat (20/3).
Haryadi juga menyampaikan, bahwa pihaknya belum tentu setuju untuk dilakukan moratorium timah begitu juga sebaliknya. Kendati demikian, Pansus telah mempunyai beberapa rekomendasi untuk dilaksanakan eksekutif selain juga membahas persoalan tersebut dengan para eksportir timah. “Intinya, Pansus dibentuk untuk memperbaiki harga timah dan agar kesejahteraan masyarakat kembali membaik. Mari kita bahas bersama-sama, untuk kepentingan kita semua,” terangnya.
Senada dengan Haryadi, anggota Pansus tata kelola timah lainnya, Rina Tarol juga mengamini perihal tersebut. Ia pun menyesalkan jika telah dibentuknya tim kelola timah eksekutif seyogianya dapat berkoordinasi dengan Pansus di DPRD Babel. “Harusnya koordinasi dengan Pansus. Tidak ada yang lebih hebat, karena tujuannya adalah bagaimana timah ini benar-benar dapat memperbaiki perekoniman masyarakat namun sesuai aturan yang ada. “Yang kita harapkan, timah-timah ilegal itu yang seharusnya dapat ditertibkan aparat penegak hukum,” ujar Rina.
Legislator Dapil Kabupaten Bangka Selatan itu juga mendesak, agar aparat hukum dapat segera bertindak sesuai aturan dan hukum yang ada, agar kebocoran-lebocoran hingga timah ilegal yang dikeluarkan perusahaan tanpa membayar kewajibannya dapat ditindak sesuai aturan yang ada, “Harusnya aparat terkait bisa tegas. Toh data semua sudah kita sampaikan. Jangan sampai tajam dibawah tumpul diatas. Datanya sudah kita berikan, tunggu apalagi? Kebocoran itu mencapai lebih dari 60 persen,” pungkasnya.(iam)