Pantai Bilik Tetap Area Publik

by -

*Pemerintah Tetapkan 50 Meter Bebas Bangunan

TANJUNGPANDAN-Salah satu ikon pariwisata Pulau Belitong adalah Pantai Bilik atau Pantai Tanjung Tinggi Desa Tanjung Tinggi atau Pantai Laskar Pelangi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung  tetap akan menjaga kawasan ini sebagai kawasan publik yang tak bisa dikuasai atau dimiliki oleh siapapun.

”Sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sudah diatur bahwa garis sepanjang pantai tidak boleh dikuasi oleh siapapun,” tegas Bupati Belitung Sahani Saleh pada Belitong Ekspres, pekan lalu.

Menurut Bupati, dalam hal membuat aturan yang berkenaan dengan lingkungan itu sudah diatur dalam undang-undang mengenai garis sepadan pantai. Awalnya, jarak sepadan pantai 100 meter. Seiring perkembangan jaman, situasi dan perkembangan di daerah, semakin pemerintah memberikan 50 meter.

“Sudah kita jabarkan dalam RTRW (rencana tata ruang dan wilayah,Red) sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Walaupun sudah punya sertifikat,  tapi keketentuan itu harus dimanfaatkan dalam aturan perudang-undangan. Artinya ini sebagai ruang terbuka hijau dan menjadi area publik,” tandas Bupati yang biasa disapa Sanem itu.

Sanem menjelaskan, jika ada pihak-pihak ngotot untuk membangun di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau, Pemerintah tetap akan bertindak sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

Bupati juga sempat menyesalkan adanya pedagang yang coba meyerobot ke lokasi Pantai Bilik untuk berdagan. Padahal, Pemerintah juga sudah meminta kepada pemilik otorita pengelola lahan PT Ranati  untuk tidak membangun di kawasan garis sepanjang pantai.

Pemerintah, kata Sanem, sudah pernah menyampaikan soal ruang terbuka hijau yang tidak boleh diusahakan. Tapi, boleh dikelola dengan syarat sepanjang 50 meter dari sepanjang pantai harus bebas dari bangunan dan aktivitas selain berwisata. Lantas, ada juga koordinasi dengan pihak desa dalam pengelolaannya.

“Siapa saja boleh beraktifitas di situ (kawasan RTH,Red). Dengan catatan tidak ada bangunan-bangunan kecuali kamar bilas, wc, sower, surau. Apalagi, orang yang mau berdagang dan mendirikan bangunan sedangkan dari pihak ranati saja mengikuti aturan itu,” ujar Sanem.

Kata Sanem, tentu dalam pengolahannya perlu biaya dan lain-lainya ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut dan berkerjasama dengan pihak desa biar ditata dengan benar. ”Parkirnya bekerja sama dengan bumdes biar kayak Bali sehingga desa punya income dan masyarakat dapat pekerjaan,” imbuhnya.(mg1)