Panwaslu Minta Tim Sukses Taati Aturan

*Tak Lakukan Kampanye untuk Cagub-Cawagub Sebelum Waktunya

TANJUNGPANDAN-Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Februari 2017 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Belitung mengingatkan kepada semua tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur, agar tidak melakukan pelanggaran di saat berkampanye. Baik kampanye di media sosial (medsos) maupun menggunakan alat peraga lain seperti selebaran, spanduk dan baliho dan sejenisnya.

“Untuk sementara waktu Panwaslu belum bisa mengambil tindakan tegas terkait pilgub. Sebab, kami masih menunggu surat keputusan dari Pusat dan Provinsi bulan Oktober mendatang. Tetapi, segala aktivitas dari masing-masing pendukung calon tetap kami pantau,” kata Ketua Panwaslu Belitung Jokie Vebriansyah kepada Belitong Ekspres, Minggu (2/10), kemarin.

RajaBackLink.com

Kata Jokie, selain Panwsalu, yang mempunyai wewenangan melakukan pengawasan semacam spanduk, adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab Pemda mempunyai wilayah, dan berhak menegur dan mengambil tindakan apabila menukan spanduk-spanduk Pasangan Calon (Paslon) yang melakukan pelanggaran.

Baca Juga:  Sambut HJKT ke 181, DLH Terus Berhias Wajah Kota

“Kalau ada spanduk paslon yang tidak membayar pajak, Pemda berhak mengambil tindakan. Mau apa tidaknya, itu kan tergantung (Pemda,red) yang jelas sementara waktu itu ada di Pemda,” ungkapnya.

Dijelaskan Jookie, Panwaslu baru bisa bekerja maksimal baik pengawasan maupun penindakan setelah adanya penetapan Paslon dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, dia berharap ke depannya masyarakat bisa partisipasi dan peran aktif melakukan pengawasan-pengawasan.

“Asalkan ada bukti nyata di saat pelaporan, apapun itu akan kita tindaklanjuti. Termasuk di dalam lembaga kita sendiri, kalau nantinya ada oknum-oknum yang bermain di luar, akan kita tindak,” tegasnya.

Baca Juga:  Polsek Badau Koordinasi Bahas Penanganan ODGJ

Sedangkan untuk pengawasan medsos, secara khusus memang aturannya belum ada. Tetapi secara umum dalam aturan kampanye di PKPU nomor 12 tahun 2016 sudah ada, “Jadi sifatnya umum bukan khusus,” jelasnya.

Untuk itu, Badan Pengawas pemilu (Banwaslu) sudah bekerja sama dan menggandeng semua pihak untuk melakukan pengawasan medsos, Seperti Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Dalam waktu dekat draf peraturannya akan diberikan Banwaslu Ke DPR-RI. Mudah-mudahan semua itu bisa terealisasi dengan baik. Karena masa kampanye sudah di mulai 26 Oktober dan berakhir 11 Februari 2017. Rencananya masing-masing kandidiat akan memapakarkan program kerjanya di depan publik,” tutupnya. (mg2)

Tags:
author

Author: