Panwaslu Wanti-Wanti Jajarannya

by -

//Jangan Sampai Kasus Garut Terjadi

MANGGAR – Kasus tangkap tangan komisioner KPU dan komisioner Panwaslu Garut oleh aparat kepolisian menjadi perhatian serius bagi jajaran penyelenggara khususnya pengawas. Panwaslu Kabupaten Beltim misalnya, sejak awal telah mewanti-wanti jajarannya agar menjaga nama baik ‘koprs’ pengawas di tingkat Kecamatan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Beltim, Wahyu Epan Yudhistira menyatakan pilihan terbaik bagi setiap jajaran pengawas adalah ikut dan taat aturan. “Kalau kita (Panwaslu Kabupaten Beltim) sebagaimana sebelum ini ingatkan baik secara pribadi maupun jajaran, ya pilihan terbaik dan memang tidak ada pilihan lain, kita ikut aturan dan taat aturan. Itu menjadi suatu yang tidak bisa ditawar,” ujar Epan saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, Senin (26/2) kemarin.

Menurut dia, sebagai pengawas, mengingatkan secara berjenjang adalah upaya yang terus menerus dilakukan. Apalagi pengawas hingga tingkatan paling bawah sama pentingnya demi terciptanya proses demokrasi yang sesuai aturan.

“Selain itu memang kita juga senantiasa secara berjenjang melakukan upaya-upaya yang baik bersifat motivasi, mengingatkan dan melakukan pengawasan internal berjenjang dan berlapis terkait hal seperti itu,” kata Epan.

Baru-baru ini, kata Epan, Panwaslu Kabupaten Beltim sengaja mengadakan doa bersama jajaran Kecamatan agar saling menguatkan dan mengingatkan tugas pengawasan. “Ada beberapa dimensi yang kita sadar dan ingin kita tuju sambil bermohon kepada Allah agar menjaga ke istiqomahan dalam menjalankan amanah ini. Salah satunya sebagai penyelenggara beekaitan dengan pemilu,” ujarnya lagi.

Mengulas pernyataannya, Epan menegaskan tanpa ada kejadian Garut pun, pengawasan harus menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi tugas pengawasan akan semakin berat pada tahun 2019 karena pelaksaaan pemilu dilakukan untuk lima pemilihan atau pemilu lima kotak.

“Tanpa ada kejadian di Garut itu memang sudah menjadi keharusan dan sudah ditegaskan berulang-ulang oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tukasnya. (msi)