Paripurna 4 Raperda Masih Menggantung

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*DPRD Belum Jadwalkan Rapat Banmus

TANJUNGPANDAN-Dinamika perseteruan kepentingan dan kewenangan kekuasaan politik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Belitung kini makin memanas. Pasalnya, empat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang ditargetkan segera selesai dibahas sesuai kesepakatan rapat Banmus DPRD Belitung lalu, hingga kini belum ada kabar jelas kapan paripurna digelar kembali.
Sebelumnya, Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani kepada Belitong Ekspres Rabu (11/2) lalu, sempat mengatakan rapat bersama antara seluruh Komisi dan Fraksi DPRD yang rencananya digelar pada Kamis (12/3) siang lalu. Namun, kenyataannya pernyataan Ketua DPRD Belitung itu, ibarat api jauh dari panggang atau bisa juga disebut harapan yang masih jauh dari kenyataan.
Berdasarkan pengamatan wartawan BE Jumat (13/2) kemarin, tak terlihat tanda-tanda persiapan dalam ruangan Banmus (Badan Musyawarah) akan di lakukan rapat Banmus DPRD. “Kaya mikak jua. Gimane kalau kerja tanpa gaji. Apa mikak mau?,” jawab anggota Banmus DPRD yang tak mau namanya disebut di koran, saat di konfirmasi soal kepastian agenda rapat Banmus.
Lanjut dia, apa yang dikatakan pimpinan DPRD kemarin, itu baru hanya sebatas rencana semata. Bisa saja, batal. “Baiknya, silahkan konfirmasi kembali kepada Pimpinan. Tanyakan, kenapa rapat Banmus bisa batal,” ucapnya.
Jika sebelumnya Ketua DPRD Belitung Taufik sempat mengakui, meski adanya hak-hak anggota DPRD yang belum di penuhi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Belitung. Namun, paripurna tetap akan digelar. “Sebab, itu sudah bagian dari agenda DPRD. Dan, kita ingin mengejar Perda biar cepat selesai. Dengan begitu, Bupati juga bekerja sudah memiliki payung hukum yang jelas,” terangnya belum lama ini.
Di sisi lain, pengejaran target pembahasan empat raperda yang akan disahkan menjadi sebuah peraturan daerah (Perda) Kabupaten Belitung dalam waktu dekat ini. Justru, diprediksi semakin molor. Sepanjang, apa yang menjadi tuntutan hak para anggota DPRD belum diakomodir pihak eksekutif.
“Bisa jadi, kalau realitasnya seperti ini. Pemerintahan daerah akan stagnan dan bahkan akan diam di tempat. Apalagi, tanpa mengandalkan politik,” kata salah politikus Belitung, Rudini Harto.
Rudini menambahkan, eksistensi sebuah negara tanpa politik. Maka, dipastikan akan hancur. Sebab, politik adalah bagian dari kekuatan penyeimbang negara dan pemerintah.
Sementara berdasarkan sumber-sumber informasi yang didapat Belitong Ekspres, tarik-menarik masalah ini terkiat dengan permintaan DPRD soal anggaran perjalanan dinas. Hanya saja, para anggota DPRD enggan memberikan jawaban dengan terbuka masalah permintaan DPRD yang nampaknya tak disetujui oleh pihak Pemkab Belitung.(mg2)

Baca Juga:  Ini Komitmen Fendi Jika Duduk di DPRD Belitung

Rate this article!
Tags:
author

Author: