Paripurna Gagal, Indikasi Diboikot

by -

*Sekwan Mengaku Tak Tahu, Ketua DPRD Nyatakan Ini Masalah Politik

TANJUNGPANDAN-Gagalnya paripurna DPRD yang hendak membahas empat raperda, pada Selasa (10/2) lalu,  diindikasikan ada faktor kesengajaan. Jika tak bisa dikatakan boikot, batalnya paripurna yang sudah dijadwalkan badan musyawarah (Banmus) DPRD itu, faktanya akibat tak tercapainya kuorum menyusul absennya sejumlah anggota DPRD yang belum diketahui secara jelas alasannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Belitong Ekspres di Gedung Dewan, dalam rapat Banmus ada beberapa kesimpulan terkait agenda paripurna yang telah disepakati bersama dengan pihak eksekutif, Pemkab Belitung. Di antaranya, rapat paripurna Ke-I dilaksanakan Senin 9 Februari 2015 tentang penyampaian empat raperda oleh Bupati, paripurna ke-II dilaksanakan pada Selasa 10 Pebruari 2015 tentang pemandangan umum Fraksi DPRD Belitung terhadap empat raperda.
Lantas, pada tanggal 16 Pebruari sampai 8 Maret 2015 di agendakan paripurna ke-III terkait jawaban eksekutif dilanjutkan dengan pembahasan pansus. Selanjutnya, tanggal 9 Maret 2015 paripurna ke-IV terkait pengambilan keputusan DPRD Belitung atas penyampaian raperda Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Batu. Dan agenda yang terakhir tanggal 31 Maret 2015 mengenai pengambilan keputusan tiga raperda, yakni raperda produk hukum daerah, Izin gangguan dan raperda bangunan Gedung.
Sementara itu, Plt Sekretaris Dewan Kabupaten Belitung B Maya Hasibuan ketika dikonfirmasi Belitong Ekspres Rabu (11/2) kemarin, mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti alasan pembatalan paripurna tersebut.  “Ya, itu memang hak politik  Fraksi di DPRD. Jadi, kita hanya menghormati saja,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani ketika dimintai keterangan oleh sejumlah awak media di ruangan Sekertaris Dewan Rabu (11/2) kemarin, menyatakan dirinya akan melihat sejauhmana pemerintah Kabupaten Belitung itu berjalan tanpa adanya politik. “Saya mau lihat. Pemerintahan tanpa politik itu berjalan atau tidak,” tegasnya tanpa memperinci persoalan sebenarnya di balik gagalnya paripurna DPRD tersebut.
Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie senada dengan pernyataan Plt Sekwan Belitung. Dia mengatakan, sebagai unsur pimpinan tetap menghormati hak politik para anggota DPRD Belitung untuk hadir maupun tidak hadir. “Bagi saya pribadi dan Partai NasDem, tidak ada persoalan apapun. Saya sebagai unsur pimpinan, juga tidak diberi tahu alasan ketidakhadiran itu (anggota Fraksi DPRD lainnya,red),” kata Cak Robie.
Lanjut Cak Robie, tentu setiap partai politik melalui fraksinya punya keputusan tersendiri. Tidak hadir dalam paripurna, mungkin ada alasan tertentu. Dan ini perlu diungkap kepada publik. “Karena itu, saya tidak bisa komentar soal alasan ketidakhadiran itu. Namun, saya hanya bisa komentar soal etikanya saja,” terangnya.
Kalau dibalik kejadian ini ada peristiwa politik, mungkin benar adanya terjadi. Sebab, kemungkinan ada kaitannya dengan pertemuan dalam rapat di ruangan Ketua DPRD Belitung bersama sejumlah unsur eksekutif, belum lama ini. Rapat dihadiri  Bupati, Sekda dan kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Sayangnya, Isyak tak membeberkan apa bahasan rapat tersebut.
“Kemungkinan, ada sebuah komitmen yang tidak dipenuhi oleh pihak eksekutif. Dengan begitu, hingga hari ini paripurna belum bisa terlaksana. Jadi, ini bisa saja kawan-kawan DPRD Belitung tidak hadir karena merasa disisihkan, tidak dihargai,” tukas politisi yang akrab disapa cak Robie itu.
Sementara itu, ditempat terpisah, ketika wartawan melakukan upaya konfirmasi ke pihak eksekutif, Bupati dan wakil Bupati Belitung tidak berada di tempat. Keduanya dijadwalkan menghadiri kegiatan di tempat lain.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung Karyadi Sahminan, ketika ingin ditemui untuk dimintai konfirmasi, nampaknya tak berkenan. Bahkan, salah seorang pegawai Deni nampak tak memberikan izin kepada wartawan untuk meminta keterangan Sekda.
“Dari mana? Dan mau konfirmasi soal apa?  Oh, kalau Pak Sekda bukan itu kewenangannya. Dia (Sekda, red) hanya SKPD. Langsung saja temui Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati,” kata Deni.
Padahal, setelah selesai dalam penyampaian empat raperda Senin (9/2) di ruang sidang DPRD Belitung lalu, terlihat unsur eksekutif termasuk Sekda tengah mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Belitung di ruang Ketua DPRD. (mg2)