Paripurna Pemberhentian Terhalang LKPJAMJ

by -

//Masa Jabatan Kepala Daerah Habis 6 September 2015

MANGGAR – Paripurna pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang akan segera berakhir masa jabatan, masih terhalang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJAMJ).

Pasalnya, dua kali berkirim surat resmi kepada Pemerintah daerah, DPRD Beltim belum menerima LKPJAMJ yang seharusnya telah disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

 

“Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui paripurna. Waktunya, satu bulan sebelum masa jabatan berakhir. Kalau tidak salah, masa jabatan akan habis pada 6 September 2015. Jadi, 6 atau 7 Agustus, paripurna pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diparipurnakan,” ungkap Sekretaris DPRD Beltim, Evi Nardi kepada harian ini, Selasa (23/6) kemarin.

 

Menurutnya, ketok palu pemberhentian sebagai Kepala Daerah akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Selanjutnya, Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian.

 

“Aturannya memang begitu, tapi jabatan tetap berakhir pada 6 September. SK biasanya memuat pemberhentian, ucapan terima kasih atas jasa selama menjabat dan mengatur pensiunnya,” ujarnya.

 

Mengenai LKPJAMJ Kepala Daerah, Sekretaris DPRD Beltim menegaskan, pihak DPRD telah berkirim surat resmi kepada Bupati Beltim yang intinya meminta penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan.

 

“Sudah dua kali dikirimkan surat yang meminta penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pertama tanggal 9 Maret 2015 dan yang kedua tanggal 27 Mei 2015. Tapi sampai hari ini belum ada balasannya,” kata Evi Nardi.

 

Bahkan, kata Evi, DPRD Beltim meminta Bupati segera menyampaikan LKPJAMJ sesuai peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur akan disampaikan secara resmi pada rapat paripurna DPRD Beltim.

“Acuannya PP nomor 3 tahun 2007, tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat,” tandas Evi. (feb)