Pasca Insiden Tambang Ilegal Sijuk, Lebam di Tangan Wagub Belum Hilang, Disinyalir Kena Pukulan Benda Keras

by -
Pasca Insiden Tambang Ilegal Sijuk, Lebam di Tangan Wagub Belum Hilang, Disinyalir Kena Pukulan Benda Keras
Pasca Insiden Tambang Ilegal Sijuk, Lebam di Tangan Wagub Belum Hilang, Disinyalir Kena Pukulan Benda Keras
Suasana pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh DPRD Babel, Kamis (7/11) kemarin.

RDP Sepakat Proses Hukum Tetap Lanjut

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah akhirnya terlihat di hadapan publik. Tepatnya pada pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh DPRD Babel, Kamis (7/11) kemarin. Tak sendiri, Fatah didampingi oleh Sekretaris Daeah (Sekda) Babel Yulizar Adnan, Kepala Satpol PP Yamowa’a Harefa dan Kepala Disbupar Babel A Rivai.

Sebelumnya, Fatah memang tak nampak di kantor maupun di agenda lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel pasca penyerangan yang dialaminya saat penertiban tambang ilegal di kawasan HLP Geosite Tanjung Siantu Sijuk, Kabupaten Belitung pada Sabtu pekan lalu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang didampingi oleh Wakil Ketua M Amin beserta beberapa anggota dewan mewakili masing-masing komisinya. Pertemuan ini digelar untuk menyikapi kasus anarkis yang terjadi saat penertiban tambang ilegal yang dialami oleh Wagub beserta personil Satpol PP.

Persoalan tersebut dinilai harus segera dituntaskan dan menjadi evaluasi bersama dan jika dibiarkan berlarut-larut. Turut hadir juga Wakapolda Babel Kombes Pol Slamet Hadi Supraptoyo beserta jajarannya.

Seusai rapat, Fatah langsung dikerumuni sejumlah wartawan yang ingin mengetahui kondisinya saat ini. Jelas nampak di tangan sebelah kanannya terdapat luka lebam berwarna biru pekat yang disinyalir memar karena dipukul dengan benda keras. Hanya saja Fatah enggan mempermasalahkannya. Dia tetap berusaha tegar. “Enggak apa-apa kok itu,” katanya kepada wartawan.

Kejadian kelam itu dirasakan Fatah cukup menguras psikologisnya karena menjadi salah satu sasaran kemarahan para penambang. Bahkan saat kejadian, ia mengaku beberapa kali hendak dipukul dengan kayu namun tak kena karena dilindungi oleh salah satu staf protokol yang mendampinginnya saat itu dan juga personel Satpol PP. “Iya, ada yang pukul, tapi enggak kena. Lalu saya didorong terduduk,” sebutnya.

Meski masih trauma dengan kejadian tersebut, Fatah mengatakan bahwa dirinya masih siap untuk dilibatkan dalam penertiban tambang ilegal nanti dengan catatan kondisinya terkoordinir dengan baik dan kondusif. “Yang kemarin itu saya ikut karena ingin tahu dan memantau. Ke depan kalau semuanya sudah terkoordinir dengan baik, ya kita turun lagi,” ungkapnya.

Diakui Fatah, bahwa sebenarnya penertiban berlangsung tertib. Pihaknya hanya mengamankan empat orang penambang yang beraktivitas saat itu. Namun ketika tim mengambil keterangan dan mensosialisasikan bahwa kawasan ini dilarang dilakukan penambangan kepada keempat penambang, sekitar 50 orang datang dengan bersenjatakan parang dan balok kayu berlari menyerang.

Terkejut, sebagian tim lari menyelamatkan diri. Tinggal dirinya dengan beberapa orang personel yang mencoba menenangkan kondisi dengan mengajak berdialog. Sebisa mungkin dia menenangkan keadaan. “Yang saya pikirkan saat itu keselamatan tim,” ungkapnya. Namun massa tetap beringas memukuli personel termasuk dirinya.

Beberapa anggota Satpol PP yang menjadi korban penyerangan tersebut mengalami patah tulang, luka di kepala akibat pukulan kayu dan ada yang jarinya hampir putus. Dia pun tak menampik kritikan dari salah satu dewan yang menyebutkan pihaknya tak menjalankan koordinasi dalam melakukan penertiban tersebut.

Ia menyebutkan, sudah menandatangani surat pemberitahuan kepada Pemkab Belitung dan Belitung Timur, namun ia menyayangkan belum tersampaikan ke Bupati. “Kita akui ada kelemahan yang tidak kami laksanakan,” jelasnya, seraya berharap kejadian serupa tak terulang kembali, dan ia meminta agar jajarannya berkoordinasi dengan pihak terkait ketika akan melakukan penertiban. “Lemahnya koordinasi, ini kuncinya, dan ini suatu pelajaran, agar kedepan gak terjadi lagi,” tegasnya.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPRD Babel Nico Plamonia mempertanyakan proses hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus ini. Sebab, sejak kejadi hingga saat ini kepolisian belum menetapkan satu orang pun tersangka atas insiden kerusuhan pada saat penertiban aktivitas tambang ilegal di Desa Sijuk pada 2 November lalu.

“Saya ingin menanyakan, proses pasca kejadian ini, dari tanggal 2 (November-red) sampai sekarang, belum ada satu nama pun yang menyerang ini siapa. Sudah jelas ada yang terluka disini, belum lagi mereka bersenjata,” ujar Nico.

Pasca Insiden Tambang Ilegal Sijuk, Lebam di Tangan Wagub Belum Hilang, Disinyalir Kena Pukulan Benda Keras
(Kiri) Dua unit kendaraan yang rusak, diduga akibat aksi anarkis massa pada saat penertiban tambang liar di Geosite Tanjung Siantu, Sijuk, pekan lalu. (Kanan) salah satu anggota Satpol PP yang menjadi korban pasca insiden penertiban.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur. Pihaknya menyayangkan sikap kepolisian yang belum menetapkan satu pun tersangka. Dirinya pun mendesak agar kepolisian cepat memproses kejadian ini. Sebab menurutnya, upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah telah sesuai jalur, karena tambang liar berada di kawasan hutan lindung.

“Wagub ini simbol daerah, dia diserang dan kendaraannya diserang tapi kok belum ada tersangkanya. Ada apa ini? kok prosesnya lambat. Kepolisian kita minta segera mencari pelaku dan menegakan proses hukum. Kami khawatirkan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Menjawab perihal tersebut, Wakapolda Babel Kombes Slamet menegaskan, bahwa pihaknya tetap akan melakukan proses hukum terhadap kasus kerusuhan dan anarkis tersebut. “Kita tidak ada dari kepolisian menganggap remeh masalah ini, kita tidak ada dari kepolisian yang ingin lambat, proses hukum sampai hari ini dari kepolisian, baik dari Polda maupun dari Polres Belitung masih melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Wakapolda menyebutkan, pihaknya sedang mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat dan telah melakukan olah TKP untuk pengumpulan barang bukti. “Jadi semua masalah pidana kita angkat semuanya nanti, masalah pembakaran, masalah pengeroyokan, pengrusakan sama nanti,” terangnya.

Ia mengungkapkan, hal yang menyebabkan proses hukum berjalan agak lambat yakni, salah satunya tidak adanya koordinasi dengan pihak kepolisian pada saat melakukan penertiban tambang ilegal di kawasan itu.

“Terkait dengan koordinasi, tolong kawan-kawan dari Satpol PP untuk bisa dikomunikasikan dan berkoordinasi dengan baik sehingga apabila kita melaksanakan kegiatan, ada backup dari kita petugas aparat untuk bisa membantu itu, apabila terjadi tindakan anarkis, tindakan yang melanggar hukum,” jelasnya.

Di sisi lain, anggota dewan lainnya menyayangkan sikap Satpol PP yang dinilai telah berbuat arogan hingga memancing kemarahan dengan membakar ponton milik para penamban. “Petugas Sat Pol PP menunjukkan arogansinya, sebabnya ada (oknum petugas Sat Pol PP) selfie (swafoto-red) disitu, itu memicu emosi masyarakat, Anda bakar dengan semena-mena, bagaimana rasa hati mereka,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rina Tarol.

Menurut dia, para oknum Satpol PP tersebut seharusnya tidak boleh melakukan tindakan eksekusi tersebut tanpa melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. “Ada batas-batas normanya, Anda koordinasi dengan pihak keamanan,” ujarnya.

Selain itu, Ia juga meminta agar kepada pihak kepolisian tidak hanya menindak para pekerja tambang, tapi juga para pemilik usaha tambang tersebut. “Penegakkan hukumnya yang kita harapkan, sentuhlah yang besarnya, pemilik atau yang mendanai, menampung timah ilegal tersebut,” pintanya.

Proses Hukum Tetap Lanjut

Terpisah, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan bahwa kasus ini akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pihaknya pun sudah mendapatkan klarifikasi baik dari Satpol PP maupun kepolisian dan Wagub Babel dalam kejadian penertiban 2 November 2019. “Intinya semua sepakat bahwa pihak kepolisian harus memproses laporan dari satpol PP bukan hanya pengrusakan tapi juga penganiayaan termasuk juga wakapolda juga akan memeriksa pengrusakan alat-alat TI tersebut,” kata Didit.

Berdasarkan keterangan juga didapat dalam RDP tersebut, mendapat kesimpulan bahwa insiden ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara Wagub dan Satpol PP. “Ini terjadi miskomunikasi dan diakui pak Wagub atau pun kasatpol PP. Karena mereka hanya berkordinasi dengan tingkat tataran satpol PP Belitung saja, tidak ada dengan pihak kepolisian,” ujarnya.

“Itu yang kita sayangkan, ini kan kan masalah razia riskan sekali dengan bentrok, apalagi pak Yamoa juga menyampaikan tim Intelnya sudah mencari info, tapi tidak akurat. Seharusnya kordinasi bukan hanya tingkat satpol PP saja tapi minimal dilevel Sekda-lah, karena belum tentu juga Satpol PP Belitung menyampaikan ke bupati ini faktanya,” ungkap Didit.

Didit menyarankan, Pemprov Babel untuk membentuk tim terpadu guna menangani maraknya tambang ilegal khususnya yang ada di hutan lindung atau kawasan-kawasan yang dilarang. “Kita minta tolong bentuk lah tim terpadu untuk mengatasi masalah-masalah tambang di hutan lindung atau kawasan-kawasan terlarang, baik itu melibatkan kepolisian, TNI dan juga satpoll PP, jangan jalan sendiri-sendiri makanya perlu kordinasi secara matang dan akurat sehingga tidak menimbulkan masalah,” harapnya. (jua)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *