Pasca Kericuhan, Komunitas Anjelo Brothers Club Ajak Pemerintah Duduk Bersama

by -
Pasca Kericuhan, Komunitas Anjelo Brodher Club Ajak Pemerintah Duduk Bersama

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah, tapi mari bersama duduk satu meja untuk mencarikan solusi dan menarik benang merah dari kejadian kerusuhan pasca penertiban tambang inkonvensional ilegal di Sungai Sengkelik Kecamatan Sijuk. Demikian dikatakan anggota Anjelo Brothers Club Auli Amarta, kepada belitongekspres.co.id, Minggu (3/11/2019).

Ia mengatakan, lokasi penambangan yang berada di kawasan Hutan Lindung Pantai memang menyalahi aturan dan melanggar hukum. Namun penertiban yang dilakukan dengan cara membakar peralatan untuk menambang juga tidak dibenarkan, tidak ada asap kalau tidak ada api.

“Kondisi ekonomi yang sulit mungkin membuat masyarakat yang menambang di kawasan terlarang tidak punya pilihan mata pencarian lain. Harga lada yang terus anjlok, pariwisata yang efeknya belum terlalu menyentuh ke lapisan bawah dan belum bisa menopang hidup masyarakat Belitung membuat mereka memilih alternatif untuk menambang guna menyambung hidup sehari-hari,” jelas Auli.

Auli memaparkan, membeli mesin dan peralatan tambang bukanlah hal mudah dan juga murah. Untuk satu set perlengkapan TI rajuk yang siap beroperasi harganya tidak kurang dari 30 juta. Kemudian kaitannya dengan penertiban dengan cara membakar, tentu saja tidak diterima oleh para penambang. Sehingga mereka bereaksi luar biasa marah ketika peralatan tambangnya dibakar oleh petugas saar razia.

“Kerusakan alam yang ditimbulkan dari penambangan ilegal dalam kawasan terlarang juga tidak bisa dihindari. Kelangsungan hidup hayati dan masa depan pasca tambang juga perlu dipikirkan. Seluruh elemen masyarakat pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini dan supaya kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” papar Auli.

Sementara itu salah satu anggota Anjelo Broshers Club lainnya, Riki, menjelaskan, politik pencitraan oleh pimpinan daerah ini tidak akan membuat kenyang masyarakat. Masyarakat butuh makan dan lapangan pekerjaaan, kebijakan ekonomi yang pro rakyat sangat ditunggu oleh masyarakat Belitung saat ini.

“Kenapa sampai Sat Pol PP Provinsi yang turun ke belitung melakukan razia? itu juga perlu disikapi dan dipertanyakan. Apakah aparat penegak hukum di Kabupaten ini sudah tidak bisa dipercaya, sampai mereka turun ke lokasi tambang di kawasan terlarang di Belitung,” tanya Riki.

Ia berpendapat, pasca kejadian ini, ketegasan pemerintah maupun aparat penegak hukum sangat penting supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Segera lakukan sosialisasi dan tindak tegas penambang yang masih melakukan aktifitas di kawasan terlarang. Baik hutan lindung, maupun hutan produksi.

“Jangan ada tebang pilih dalam melakukan penindakan, yang salah tetap salah. Hukum harus ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pemerintah daerah dan provinsi bersama DPRD harus mampu mencarikan solusi untuk kelangsungan harga lada dan karet yang menjadi unggulan masyarakat provinsi ini. Pembukaan lapangan pekerjaan untuk rakyat juga sangat penting bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Faizal | belitongekspres.co.id)