Paslon 1 Tolak Panwaslu

by -

//Larangan Isu HTI Dikampanyekan

MUNTOK – Pasangan nomor urut 1 H. Sukirman-Sapri mengaku keberatan atas larangan Panwaslu Babar untuk tidak membahas isu HTI di kampanye. Anggota tim kampanye paslon nomor urut 1 Nendar Firdaus menegaskan penolakan tersebut berdasarkan aturan kampanye yang sudah diatur dalam PKPU, dalam hal ini paslon/tim kampanye hanya menjalankan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh PKPU. “Oleh karena itu, adanya kesepakatan terhadap larangan menyampaikan masalah HTI dalam kampanye berarti tim/paslon telah turur serta dalam membuat peraturan, dan hal ini tidak memiliki sandaran hukum,” kata dia, kemarin (12/11).
Kedua lanjut Nendar, bahwa Panwaslu dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan dalam membuat aturan terkait pelaksanaan kampanye. “Masalah HTI bukan termasuk rahasia negara yang haram diketahui publik, karena masalah kehutanan adalah bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Disamping itu, didalam visi misi juga disebutkan masalah kehutanan, karena di kabupaten ada dinas yang menangani masalah kehutanan dan kebijakan dibidang kehutanan adalah bagian dari kebijakan pemerintah daerah ke depan yang disampaikan dalam visi misi,” tegasnya.
Selain daripada itu juga, bahwa diera reformasi kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, termasuk kebebasan untuk mendapatkan informasi. “Oleh karena itu aneh, bila di era keterbukaan informasi dewasa ini apabila Panwaslu tiba tiba melarang untuk bicara masalah HTI di setiap kampanye,” ujar dia. Ia menambahkan bahwa prinsip otonomi daerah dan penatakelolaan pemerintahan yang baik (good governance and clean goverment) diantaranya transparancy, partisipasi serta kebijakan buttum up, yaitu bahwa pengelolaan pemrintahan daerah dilaksanakan secara transparan dan terbuka, sehingga setipa kebijakan yang dilakukan Pemda dapat diketahui dan diakses oleh publik serta melibatkan masyarakat.
“Untuk itu, pemda harus siap apabila setiap kebijakan yang diambil akan diawasi, dikritisi oleh masyarakat, termasuk harus siap ditolak oleh masyarakat apabila dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan masyarakat. Terlebih keputusan tersebut merugikan masyarakat,” ucapnya.
Selain dari pada itu, dikatakanya tim SUARA tidak setuju bila bicara masalah HTI dikategorikan oleh Panwas sebagai kampanye hitam atau kampanye negatif, sebagaimana ditafsirkan oleh Panwaslu dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. “Pada prinsipnya, paslon/tim nomor 1 setuju dan mendukung terhadap upaya terlaksananya pemilu damai, aman dan bermartabat,” tukas Nendar Firdaus.(ray)