Paslon Terus ‘Tebar Pesona’

by -2 views

//Pemasangan APK dengan Persetujuan KPU
//Beritakan Kampanye Media Harus Berimbang

TANJUNGPANDAN – Pasangan calon (paslon) peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) Belitung tahun 2018 terus tebar pesona. Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) kembali terpampang di sejumlah titik lokasi. Salah satunya seperti baliho paslon Sahani Saleh-Isyak Meirobie (BESAME) di Jalan Jendral Gatot Subroto, Tanjungpandan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Belitung Heikal Fackar mengatakan, dirinya sudah mengetahui hal itu. Menurutnya, saat ini paslon Bupati dan Wakil Bupati sudah boleh memasang APK.

Namun, mereka harus berkoordinasi dan dapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini KPU Kabupaten Belitung sudah menyetujui penambahan APK dari dua paslon. Yakni, paslon BESAME dan Hellyana-Junaidi Rahman (HIJRAH).

“Itu sudah mendapat izin dari KPU Kabupaten Belitung. Izin sementara ada dua paslon yang memasang reklame di titik-titik yang ada di Kabupaten Belitung,” Kata Heikal kepada Belitong Ekspres, Senin (26/2) kemarin.

Penetapan pengadaan APK dan bahan kampanye masing-masing peserta pilkada difasilitasi KPU Belitung. Rencananya, baliho, spanduk, reklame terpasang hingga menjelang pencoblosan, Rabu (27/6) mendatang.

“Tiga hari menjelang pencoblosan, spanduk, baliho maupun reklame pasangan calon, harus segera dilepas. Sebab, pada hari itu memasuki masa tenang. Jadi Belitung harus streril,” pungkas Heikal.

Sebelumnya, Tim Sukses Pasangan Besame Badia Parulia membenarkan pihaknya memasang spanduk, reklame di beberapa titik lokasi. Pihaknya sudah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari KPU Belitung.

“Ada sebanyak belasan titik dipasang spanduk maupun baliho BESAME, di Kabupaten Belitung,” kata Badia kepada Belitong Ekspres.

Beritakan Kampanye Media Harus Berimbang

Media massa baik cetak maupun elektronik dapat memberitakan ataupun menyiarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon Bupati dan Wakil Bupati Belitung tahun 2018. Namun dalam mengangkat berita terkait kegiatan Kampanye tersebut, media massa harus berlaku adil dan berimbang.

Hal ini dikatakan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Belitung Yudi Ariyanto. S.IKom, saat menjawab kekhawatiran awak media dalam meliput setiap kegiatan kampanye oleh masing-masing paslon.

Selain itu menurut Yudi, dalam memberitakan atau menyiarkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon, media massa juga wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yudi menjelaskan, adil dan berimbang tersebut adalah perlakuan media massa yang tidak berat sebelah serta memberikan porsi yang sama. Misalnya, media massa tidak hanya meliput dan memberitakan kegiatan kampanye salah satu paslon saja. Sementara itu paslon yang lain tidak diliput dan diberitakan.

“Yang penting harus adil dan berimbang, jadi silahkan diliput oleh media setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Intinya, media tidak mengkampanyekan paslon tersebut, tetapi meliput dan memberitakan terkait kegiatan kampanye yang dilakukan,” ujarnya kepada Belitong Ekspres, Senin (26/2) kemarin.

Dikatakannya, pemberitaan dan penyiaran yang dilakukan oleh media massa, bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan atau tim kampanye kepada masyarakat.

“Silahkan bagi media massa baik cetak maupun elektronik dan lembaga penyiaran lainya, untuk menyampaikan informasi kegiatan paslon kepada masyarakat, namun harus memperhatikan aturan yang ada,” ajak Yudi yang juga wartawan senior ini.

Kata Yudi, selama masa tenang media massa dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan atau tim kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan paslon.

Masih menurut Yudi, jika terdapat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh media massa, maka Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sangsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran dan pers. Penjatuhan sanksi tersebut diberitahukan kepada KPU kabupaten Belitung.

“Yang melakukan pengawasan terhadap media massa atas pemberitaan yang diangkat ini, adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers,” terang Yudi.

Yudi menambahkan, mekanisme dalam penambahan APK dan bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon, yaitu dengan cara meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Belitung.

“KPU Kabupaten Belitung kemudian menyetujui penambahan tersebut dengan membalas surat pengajuan mereka. Selanjutnya bukti pemesanan APK atau pun bahan kampanye yang dicetak mereka, diserahkan atau disampaikan kepada KPU Kabupaten Belitung sesuai dengan jumlah yang dicetak,” pungkas Yudi. (kin/rez)