PDIP Setuju Wacana Pepres Anti Kriminalisasi

by -

PANGKALPINANG – Anggota DPR RI dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rudianto Tjhen mengaku sah-sah saja kalau Presiden mengeluarkan Perpres Anti kriminalisasi untuk melindungi kepala daerah. “Perpres itu kan baru wacana, ya sah-sah saja asalkan benar-benar diterapkan sesuai aturannya,” katanya, Senin (13/7) kemarin.
Rudi-biasa disapa berharap, Perpres anti kriminalisasi terhadap kepala daerah yang melakukan diskresi untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur secara nasional Jangan untuk melindungi kebijakan yang salah. “Jangan sampai keberadaan perpres tersebut justru melindungi pejabat atau kepala daerah yang menyalahi aturan,”ucapnya.
Pengurus DPP PDI Perjuangan itu juga menambahkan sebenarnya perpres itu merupakan turunan dari Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau memang nantinya Perpres itu ada, bukan berarti semua kepala daerah dengan enaknya melanggar aturan demi pembangunan. Tapi melindungi kepala daerah yang berjalan dalam kebenaran. “Bukan melindungi kepala daerah yang menabrak aturan demi pembangunan, tpi melindungi kepala daerah yang benar demi pembangunan infrastruktur benar,” pungkasnya.(iam)