Pegawai Kafe Akan Dipulangkan

by -

* Buntut Sepinya Pelanggan dan Aturan Permendag No 6/2015
foto A

Pengusaha Hiburan saat mengikuti Sosialisasi Permendag no 6/2015 di ruang rapat SHBN Lantai Dasar Kantor Bupati Beltim, Senin (13/4) kemarin

MANGGAR – Beberapa pengusaha tempat hiburan kepariwisataan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) merasa terpukul dengan rencana pemerintah pusat yang akan segera memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Belum lagi ditambah kondisi perekonomian timah yang sedang lesu, membuat mereka berencana untuk segera menghentikan kegiatan usahanya sementara, bahkan tak sedikit yang menyatakan akan memulangkan pegawainya.

Terpukulnya para pengusaha tempat hiburan, dikarenakan tak satu pun tempat hiburan di Kabupaten Beltim, baik hotel, rumah makan, karoeke, maupun cafe yang mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkhohol (SIUP-MB).

Sebab, SIUP-MB ini dinilai wajib dimiliki oleh setiap tempat hiburan yang dalam usahanya menjual minuman beralkohol khususnya golongan A seperti bir dan lain-lain yang kadar kandungan alkoholnya di bawah 5 persen.

Aturan dalam Permendag ini menyatakan setiap distributor, sub-distributor, pengecer atau pun penjual langsung wajib memiliki SIUP-MB. Jika dalam operasi para pengusaha kedapatan menjual minuman beralkohol, pihak keamanan bukan hanya akan menyita barang, namun dapat diberikan sanksi pidana.

“Kalau saya pribadi merasa terbebani dengan aturan seperti ini. Tidak ada aturan ini kami juga sudah susah. Pengaruh timah ini saja omset kami turun drastis, ditambah ini kian terpuruk,” ungkap salah seorang pengusaha tempat hiburan, Hadi kepada wartawan, usai mengikuti Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran Minuman Beralkohol di ruang rapat Satu Hati Bangun Negeri (SHBN) lantai dasar kantor Bupati Beltim, Senin (13/4) kemarin.

Pemilik Cafe Pasir Putih ini berharap pemerintah daerah dapat memberikan dispensasi ataupun tambahan waktu agar dapat mengurus surat perizinan. “Mau dak mau mesti tutup dulu ini. Rencananya kita akan memulangkan dulu pekerja kita efeknya macam gini,” ungkap Hadi.

Efek dari pemberlakukan Permendag ini ternyata bukan hanya dirasakan oleh para pelaku usaha tempat hiburan. Salah satu distributor minuman beralkohol, PT.Delta Jakarta mengaku omsen penjualan menurun drastis hingga 70 persen.

“Yang pasti kita jadi berat untuk memasarkan produk jika harus mengikuti izin-izin teknis yang ada. Jadi ya kita sebagai distributor hanya bisa menunggu. Cuman sambil menunggu izinnya terbit, kita mohon kerigananlah ini untuk kelangsungan pemasaram,” kata Suvervisor PT Delta Jakarta Cabang Belitung, Ayub Antonius.

Ayub menyatakan semenjak Permendag diberlakukan, pihaknya sudah menarik peredaraan minuman jenis Bir dari toko-toko namun masih tetap menyalurkan ke tempat hiburan kepariwisataan mengingat di tempat tersebut dianggap masih ada izin. Jika sebelum Permendag diberlakukan ratusan kerat (Peti, red) dapat dihabiskan setiap bulannya, namun sekarang ini Ia mengaku hanya sebatas 20 kerat.

“Sekarang orang takut. ‘Musibah’ ini bukan hanya di Beltim tapi seluruh tempat di Indonesia. Namun kami tetap akan membantu semampu kita agar para pemilik tempat hiburan memiliki izin,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Beltim, Syahrial menyatakan, bahwa pihaknya akan menyerahkan semuanya kepada para pengusaha tempat hiburan. Ia menyatakan belum satupun tempat hiburan di Kabupaten Beltim yang memiliki SIUP-MB.

“Prinsipnya kita hanya menjalankan aturan. Jika mereka (pengusaha) sudah mempunyai SIUP-MB maka mereka berhak menjual minuman beralkohol. Cuman kalau belum itu tergantung pihak keamanan, karena itu kewenangan mereka,” tegas Syahrial.

Syahrial mengakui jika pembuatan SIUP-MB prosesnya agak sulit dikarenakan harus mengurus perizinannya hingga ke Kementerian Perdagangan RI dan membutuhkan waktu yang lama. “Prinsipnya jika sudah ada SIUP-MB, kita akan mengeluarkan izin  rekomendasi. Soalnya kita baru bisa mengeluarkan izin jika mereka sudah mengantongi SIUP-MB tersebut,” tandasnya. (feb)