Pejabat Foresta Tak Bisa Beri Keputusan

by -

*Sekdes: Warga Hanya Minta Keadilan

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan PT Foresta Dwikarya Lestari, Sugeng membenarkan bahwa pernah dilakukan pengambilan sampel di tiga titik sungai di Desa Kembiri. Hasilnya, saat ini positif berdasarkan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Belitung.
Terkait dengan tuntutan masyarakat meminta kompensasi Rp 36 juta per kepala keluarga, ia tidak bisa memutuskan. “Kalau kami bilang sanggup apa tidak memang itu keputusan manajemen,” kata Sugeng.

Apalagi, kata dia angka Rp 36 juta itu dasarnya dari mana. Perlu ada kajian sejauh mana atau berapa mil laut yang tercemar. Sehingga mudah memberikan angka berapa yang harus dibayar kompensasinya.

Sekdes Kembiri Zuhari mengatakan, bahwa tiga titik sampel yang diambil  adalah di muara sungai, titik kedua sungai lumpor, titik ketiga air jamanakar. Menurutnya BLHD saat itu memberikan tanggapan bahwa hasilnya sungai benar-benar tercemar.

Dengan dasar ini masyarakat terutama nelayan meminta keadilan. “Di dalam hal ini kita tidak perlu bercerita tentang alam. Kami hanya ingin mendengar sejauh mana undang-undang berlaku di Indonesia. Apakah kita pejabat kita orang Belitung ini harus menjadi penonton,” kata dia.
Karena suasana tidak kondusif ini sudah terjadi bertahun-tahun. Beberapa tahun lalu persoalan ini sudah pernah dilaporkan ke pemerintah daerah. Namun hingga kini belum ada solusi.  “Kami mau lihat sejauh mana pejabat di Belitung punya kekuasaan,” kata dia.(ade)