Pejabat Pengganti Segera Ditunjuk

by -

*Pasca Plt DKP Beltim, Menjadi Tahanan Kejaksaan

MANGGAR – Pasca penahanan Plt kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belitung Timur (Beltim) FE oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggar, Pemerintah Daerah (Pemda) Belitung Timur (Beltim), akan segera menunjuk penggantinya.

Sebab, sejak tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Apung Pulau Ketapang tersebut ditahan, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya kegiatan pada SKPD bersangkutan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Antara lain, BKD kita minta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan harus adanya surat pemberitahuan sebagai dasar hukum bahwa yang bersangkutan telah dilakukan penahanan,” ungkap Sekretaris Daerah, Talafudin kepada Belitong Ekspres, Selasa (4/8) kemarin.

Talafudin menjelaskan, surat pemberitahuan diperlukan untuk segera memproses pemberhentian sementara waktu hingga proses hukum selesai. Selain itu, langkah tersebut diambil sebagai acuan penunjukan pelaksana sementara.

“Harus ada surat sebagai dasar hukum bahwa yang bersangkutan ditahan untuk diproses pemberhentian sementara. Setelah itu baru kita tunjuk pelaksana sementara,” ujarnya kembali.

Menurutnya, jika BKD secepatnya mendapatkan surat pemberitahuan, Pemerintah Daerah juga segera melakukan langkah lanjutan agar kegiatan tidak terganggu.

“Tidak lama paling dua atau tiga hari. Makanya harus cepat ditunjuk (pejabat) agar setiap urusan bisa berjalan,” jelas Talafudin.

Kendala lain, kata Talafudin adalah keterbatasan sumber daya manusia yang bisa ditempatkan sebagai pengganti. Pasalnya, yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas. Sementara, dalam kekosongan dua jabatan tersebut menyulitkan penunjukan pejabat internal SKPD yang hanya setingkat Kepala Bidang.

“Kemungkinan kita akan melihat SDMĀ dalam itu. Kita akan cari orang yang cukup Plt sekali saja. Minimal denganĀ Eselon 2b, golongan 4a yang bisa untuk Plt,” kata Talafudin.

Mengenai kekosongan jabatan Kepala Dinas yang dirangkap Sekretaris Dinas selama ini, Talafudin beralasan semata-mata pertimbangan teknis.

“Saya rasa tidak akan mengganggu jalannya kegiatan, anggaran ABT sudah siap. Kalau ada Plt bisa langsung jalan, yang pastinya tidak akan bisa cepat ada defenitif,” tutupnya. (feb)