Pelaku Terancam 10 Tahun Penjara & Denda Rp 10 Miliar

by -
Pemasangan papan peringatan dan garis larangan di lokasi reklamasi Pantai Air Saga, Tanjungpandan, Belitung. Foto ist

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Tim gabungan dari lintas kementerian dan pihak kepolisian menghentikan 17 titik kegiatan reklamasi pantai tanpa izin di kawasan Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Rabu (10/7).

Penghentian aktivitas reklamasi dilakukan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Kement ATR/BPN).

Bersama Korwas PPNS Bareskrim POLRI serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, tim gabungan turun melakukan pemasangan papan peringatan dan garis PPNS di lokasi reklamasi yang diduga tanpa mempunyai perizinan tersebut.

Berdasarkan press release Ditjen Gakkum KLHK, menyebutkan ada lima prioritas lokasi kasus di kawasan Desa Air Saga yang diberi papan peringatan dan garis PPNS. Antara lain, lokasi milik NH, PT PAN, PT BMMI, AL, dan lokasi HS. Dari beberapa lokasi ini, juga telah berdiri bangunan hotel-hotel mewah.

Tindakan yang dilakukan tim gabungan guna merespon pengaduan masyarakat atas kegiatan reklamasi yang merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut. Aktivitas kegiatan reklamasi tanpa izin ini diduga sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu.

Merespon pengaduan tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK langsung melakukan verifikasi lapangan dan mengumpulkan bahan keterangan. Hasilnya, Pengawas dan Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan fakta kegiatan reklamasi tanpa izin di 5 lokasi tersebut, dan diduga telah terjadi dugaan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berupa perusakan mangrove.

Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum LHK, Yazid Nurhuda menegaskan, tidakan penghentian kegiatan reklamasi sebagai penguatan komitmen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

“Untuk memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dilakukan penegakan hukum dengan pendekatan multidoor dengan menjalin sinergitas antara Penyidik PNS di KLHK, KKP, dan Kementerian ATR/BPN,” tegas Yazid.

Menurut Yazid, karena selain diduga telah terjadi tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kegiatan reklamasi pantai tanpa izin itu, juga diduga terjadi pelanggaran/kejahatan di bidang Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Terhadap kegiatan reklamasi pantai tanpa izin yang berada di 5 lokasi tersebut, kami akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku dan penanggung jawab reklamasi, dan segera akan diperiksa oleh penyidik untuk diminta keterangan,” ungkapnya.

Yazid kembalimenegaskan bahwa penanganan kasus ini akan ditindaklanjuti dengan Penyidikan Bersama (Join Investigation) melalui penegakan hukum dengan pendekatan multidoor untuk menjerat pelaku dengan 3 Undang-Undang sekaligus. Yaitu : Pertama, Pasal 98 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kedua, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. “Dan ketiga, Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Tanjungpandan AKP Agus Handoko mengatakan, pihaknya juga ikut turun ke lokasi melakukan pendampingan, dalam rangka memasang papan peringatan dan garis larangan tersebut.

“Tindakan dari kepolisan, setelah adanya penghentian itu, Bhabinkamtibmas Air Saga akan memantau lokasi. Selain itu, akan selalu koordinasi dengan petugas DLHK Kabupaten Belitung,” katanya.

Terpisah, tokoh masyarakat Belitung H Muchtar Mutong (Tare) angkat bicara mengenai kasus reklamasi tanpa izin di kawasan pantai Air Saga. Menurutnya, sejak 3 tahun lalu dirinya sudah berbicara ke media mengenai adanya reklamasi di Kecamtan Tanjungpandan.

Menurut Tare, adanya aktivitas penimbunan tanah berdampak kepada masyarakat. Misalnya, pada saat musim kemarau, warga sekitar atau orang yang melintas terkena debu cukup menyengat.

Kemudian, pada saat musim hujan, jalan di sekitar lokasi menjadi licin. Sehingga membuat pengendara harus ekstra waspada pada saat melaju di lokasi. Dia menyebut adanya reklamasi ini terkesan dilegalkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Sebab, di lokasi banyak berdiri hotel-hotel mewah. Dan yang meresmikan adalah Bupati Belitung. Akhirnya turunlah dari kementrian dan Mabes Polri. Dan ini menjadi persoalan yang sangat besar,” ujar Tare kepada Belitong Ekspres, Kamis (11/7) kemarin.

Tare menegaskan, kawasan reklamasi tersebut diduga ilegal. Dasar-dasar ia menyebut dugaan lokasi itu ilegal lantaran apa yang dibabat oleh pengusaha adalah masuk kawasan bibir pantai.

“Kalau sudah kayak begini harus ada yang disalahkan. Yakni para pengusaha dan tentunya pemilik. Pemda jangan tutup mata dengan adanya permasalahan ini,” tegas H Tare dengan nada keras.

“Setelah kejadiannya ini, reklamasi harus distop (dihentikan), serta harus ada yang dipidanakan. Yakni orang-orang yang terlibat dalam kegiatan reklamasi tersebut,” pungkasnya. (*/yud/kin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *