Pelaku UMKM Terancam Bangkrut

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

// Pengecer Hentikan Penjualan Elpiji

PANGKALPINANG – Kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebesar Rp 8 ribu per tabung menambah persoalan baru. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pangkalpinang mengeluhkan kondisi tersebut. Menurut dia, naiknya harga elpiji Rp8 sampai 10 ribu per tabung dirasakan cukup berat bagi pelaku usaha kecil seperti dirinya. “Kenaikan yang hampir bersamaan BBM dan elpiji membuat usaha kami semakin terjepit. Apalagi ditambahkan dengan sering matinya PLN sehingga produksi usaha yang digeluti hampir 3 tahun terancam bangkrut,” kata Aswani, salah satu pengusaha kripik di Pasar Besar Pangkalpinang, kemarin (5/4).
Menurut dia, kenaikan harga per tabung isi 12 kg dari sebelumnya adanya kenaikan BBM dan elpiji Rp 140 ribu kini menjadi Rp 160 ribu. Gas yang digunakan untuk produksi keripik akhirnya diganti elpiji tiga kilogram dengan harga yang lebih murah. “Untuk menyiasati harga, kami menggunakan elpiji tiga kilogram. Konsekuensinya harus rajin mengganti tabung dan sedikit repot. Dan semoga gas elpiji 3 kilogram tidak dinaikkan juga,” harapnya.
Sementara, banyak warga menuding para pengecer menaikkan harga seenaknya. Akibatnya, sejumlah pengecer enggan menjual elpiji hingga harga kembali stabil. Salah satu pengecer elpiji Hen menjelaskan, sebelumnya pihaknya menjual elpiji 12 kg dengan harga Rp 160 ribu. Namun lantaran banyak mendapat protes dari pembeli, akhirnya ia terpaksa menghentikan penjualan. “Warga banyak menuding kalau kita penjual eceran yang menaikkan harga gas elpiji, padahal yang menaikkannya orang atas. Jadi daripada saya diprotes terus, untuk sementara saya tidak jual dulu sampai pembeli pun mengerti siapa yang menaikkannya,” tutur Hendri, Pemilik Toko Hen.
Abun salah satu pemilik agen menjelaskan, saat ini harga grosirnya Rp 140.000 – Rp 148.000 per tabung. “Kami diinformasikan dari pusat per 1 April kemarin bahwa ada kenaikan gas elpiji 12 kilogram, naiknya disesuaikan antara jarak konsumen dengan agen penjualan. Mengingat Bangka Belitung (Babel) jaraknya yang cukup jauh ditempuh pengangkutan gas harus melewati angkutan laut jadi harga jual cukup tinggi,” ungkapnya.
Dibagian lain, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan, kenaikan tersebut menyebabkan masyarakat pengguna gas 12 kg akan beralih ke gas yang mendapat pasokan subsidi dari pemerintah. Pasalnya, harga gas 3 kg saat ini masih aman alias tidak mengalami kenaikan. Kardaya mengatakan, kenaikan harga gas 12 kg otomatis menyebabkan kerugian negara. “Kalau elpiji 12 kg dinaikkan, apa untungnya bagi negara? Yang dapat untung Pertamina, tapi negara rugi. Subsidi untuk gas 3 kg akan bertambah,” ungkap Kardaya.
Menurut Kardaya, migrasi tersebut bukan rahasia umum lagi. Ketika harga elpiji 12 kg naik, maka masyarakat bakal berbondong-bondong migrasi ke elpiji 3 kg. Untuk itu, dia meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan regulasi di sektor energi minyak dan gas. “Atau ketika elpiji 3 kg naik, nanti akan ada oplosan dari 12 kg secara besar-besaran. Pemerintah harus cepat turun tangan karena elpiji ini menyangkut kepentingan hajat hidup banyak orang,” tegas Kardaya.
Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan, keputusan menaikkan harga elpiji 12 kg dipicu karena harga minyak dunia yang terus merangkak. Dwi mengatakan, kalau harga elpiji 12 kg tidak dinaikkan, Pertamina akan mengalami kerugian. “Kenaikan ini dibutuhkan karena kami melihat harga minyak dunia sudah naik. Kalau tidak (naikkan elpiji 12 kg), Pertamina akan mengalami rugi yang besar. Maka kami harus menyampaikan posisi itu,” ujar Dwi.
Namun, mantan dirut Semen Indonesia ini enggan menyebut jumlah kerugian yang bakal diderita Pertamina. Karena alasan itulah, sambung Dwi, Pertamina tak mau menunda-nunda untuk menaikkan harga elpiji 12 kg. Dia menambahkan, keputusan menaikkan harga elpiji 12 kg sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina. Hal tersebut juga sudah dilaporkan pada pemerintah. Manajemen Pertamina juga sengaja tidak gembor-gembor kenaikan harga elpiji 12 kg untuk mengantisipasi adanya penimbunan. “Kewajiban Pertamina untuk melapor ke pemerintah sudah kami lakukan, dan kalau naik itu memang sebaiknya dilakukan segera mungkin mulai dari informasi. Kalau tidak orang akan menimbun, maka secepatnya kalau ada rencana harus dilaksanakan,” tegas Dwi.(zul/chi/jpnn)

Baca Juga:  46 Pelamar Lolos CPNS Kemenag Babel

Rate this article!
Tags:
author

Author: