Pelebaran Jalan Jendral Sudirman Batal

by -

*Padahal Pembebasan Lahan Sudah Dilakukan
*Kemungkinan Akan Direalisasikan Tahun 2018

jalan-jendral-sudirman-google-maps
Jalan Jendral Sudirman. Foto : Google Maps

TANJUNGPANDAN-Harapan masyarakat ingin merasakan fasilitas baru dari pemerintah kembali kandas. Pasalnya rencana pelebaran Jalan Jendral Sudirman tahun 2017 ini, kembali batal. Padahal lahan yang akan digunakan untuk pelebaran, mulai depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga Depan Masjid Agung Al – Mabrur, sudah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah.

Bahkan rencana pelebaran Jalan Nasional itu juga sudah pernah diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PRKP) Kabupaten Belitung ke Kemenpupera. Namun proyek yang menggunakan APBN itu tahun ini belum bisa direalisasikan.

“Kita telah mengusulkan pelebaran itu sekitar januari 2016 lalu. Terus sekitar Bulan September lalu, kita juga sudah kirim surat permohonan. Namun dari Informasi yang kita dapat dalam Musrenbang kemarin lalu bersama Provinsi dan Satker, Jalan Sudirman itu untuk tahun ini sifatnya pemeliharaan,” kata Kabid Bina Marga DPUPR-PRKP Oskar Yulanda kepada Belitong Ekspres, Senin (20/3) kemarin.

Lebih lanjut Oskar mengatakan, kemungkinan pelebaran tersebut baru dapat dikerjakan tahun 2018 mendatang. Lantas, ketika disinggung kenapa baru bisa direalisasikan tahun depan, ia mengatakan tidak mengetahui alasan secara mendetail.

“Saya belum dapat informasi dari sana (pusat) ada dimana kendalanya. Dan kenapa tahun ini belum bisa direalisasikan, yang jelas kita (DPUPR-PRKP) sudah mengusulkan itu tahun lalu,” tukasnya.

Oskar menambahkan, dalam perencanaan lebar jalan tersebut sekitar 21 hingga 22 meter. Ukuran itu sudah termasuk saluran air, pembatas jalan dan lainnya. Sedangkan perkiraan biaya yang akan digunakan untuk pembangunan sepanjang 2,3 kilometer, sebesar Rp. 20 Miliar itu, sudah terealisasi tahun 2018 mendatang.

“Untuk jalan yang sudah terkikis itu, sementara waktu ditambal dulu dengan menggunakan anggaran pemeliharaan. Yang jelas pelaksana teknis juga bukan ada di kita, tetapi dari pusat. Termasuk Satuan Kerja (Satker), dan PPK juga dari pusat. Kita hanya membantu membebaskan tanah dan mengusulkannya ke pusat,” pungkasnya.(i1s)