Pembahasan Ranperda harus Hati-Hati

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

MANGGAR – Rapat paripurna DPRD Beltim, Selasa (7/4) siang, atas penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap penyampaian dua Ranperda hanya berlangsung tak lebih dari 10 menit. Pasalnya, seluruh fraksi merasa perlu tambahan waktu sebelum memutuskan menerima atau menolak.
Rapat ini dihadiri Bupati Beltim Basuri T Purnama, wakil Bupati Beltim Zarkani Mukri, Forkompimda, kepala SKPD di lingkungan Pemerintah daerah serta Kepala Desa dan BPD.
Usai rapat, Saat ditemui Belitong Ekspres diruang kerjanya, Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono Harun mengatakan dua Ranperda dimaksud adalah penyertaan modal pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur dan penyertaan modal pada bank Sumsel Babel. Tom berpendapat, kedua Ranperda berkaitan dengan lembaga keuangan dan badan usaha sehingga harus diperlukan kehati-hatian.
“Jadi sebenarnya, dua Ranperda belum ada kata diterima atau ditolak. Kami perlu waktu membahasnya, kami akan mengundang pihak-pihak terkait dan akan kami bahas lebih lanjut,” ungkap Tom seusai rapat.
Menurut Tom, salah satu Ranperda yang memerlukan pembahasan lebih lanjut adalah penyertaan modal pada BUMD. Sebab sejauh ini, pihak legislatif belum satu kesepahaman dalam beberapa hal.
“BUMD berawal dari penyertaan modal. Di sinilah kami timbul belum kesatupahaman, yang mana kami minta ke Pemda yang kami minta ini dan ini. Tolong dikoordinasikan di internal mereka atau pihak-pihak lain. Baru ketemu kita, biar kita tahu isinya,” kata Tom.
Selain itu, fraksi-fraksi di DPRD Beltim baru menerima surat hasil kajian dari pihak eksekutif mengenai jawaban atas sejumlah pertanyaan anggota DPRD pada rapat sebelumnya. Sehingga, menimbulkan keraguan untuk menolak atau menerima Ranperda.
“Dikhawatirkan, kalau kita paksakan untuk disetujui timbul masalah di kemudian hari. Kalau tidak disetujui, harus dianggarkan tahun selanjutnya,” jelas Tom.
“Akan dibamuskan, lalu dijadwalkan kembali mulai besok sampai selesai. Intinya pihak eksekutif dan legislatif punya tekad yang sama, jangan saling menyalahkan. Saya sudah sampaikan ke pak Bupati, bahwa aku minta Bapak (Bupati) terjun langsung sama-sama dengan legislatif dan pansus. Terutama hal-hal yang sifatnya penting dan beliau setuju,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua fraksi Nasdem DPRD Beltim, Dato’ Oman Anggari mengatakan, penundaan pembahasan tidak bermaksud menolak. Sebab, penyertaan modal di BUMD harus dilakukan, namun perlu mengacu pada aturan sesuai tata cara penggunaan uang negara.
“Pada dasarnya, penyertaan modal di BUMD dapat disetujui karena baik dan positif. Apabila berjalan, tentu akan ada lapangan pekerjaan dan ada keuntungan yang diharapkan menjadi PAD bagi daerah,” jelas Oman.

Baca Juga:  Kapolda Babel Pantau Rekapitulasi di Beltim

Baca Juga:  Peserta Seleksi JPT Harus Mampu Penuhi 5 Variabel

Namun, Oman mengingatkan adanya pertanggungjawaban atas penyertaan modal. Pemanfaatan modal oleh BUMD, tidak sebatas kemauan direktur. Apalagi, sesuai Perda nomor 7 tentang pembentukan BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur, penyertaan modal Pemerintah daerah harus menyertakan modal sebesar 25 persen.

“Jadi harus ada penyertaan modal dari pihak ketiga. Sampai saat ini, dewan belum tahu siapa pihak ketiga dan berapa modal yang akan diserahkan. Notaris juga tidak dapat mengesahkan karena tidak menerima saham tunggal, dan harus ada saham yang lain (pihak ketiga) dan harus cash,” terang Oman.

“Azas kehati-hatian sangat perlu, bukan tidak setuju tapi sesuai aturan agar jelas dan transparan,” tutupnya. (feb)

Rate this article!
Tags:
author

Author: