Pembakar Lahan dan Hutan Bisa Dihukum

by -

//Isyak: Tindak Tegas Biar Berikan Efek Jera

TANJUNGPANDAN- Terjadinya sejumlah peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Belitung beberapa hari belakangan yang mulai mengkhawatirkan, membuat kalangan DPRD Belitung harus angkat bicara.  DPRD perlu mengingatkan karena masalah karhutla ini tidak bisa dianggap sebagai masalah ringan dan sepele, sehingga banyak orang hanya menyepelekan atau seolah ini bukan masalah serius. Padahal, siapa yang membakar, khususnya pada kawasan hutan, bisa dikenai hukuman dan denda.
“Saya meminta kepada pihak terkait yakni Pol PP Kabupaten Belitung dan Polres Belitung untuk menangkap dan menindak pelaku pembakaran hutan yang merugikan dan meresahkan masyarakat, khususnya warga Belitung ini,’’ tegas Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie kepada Belitong Ekspres, Kamis (10/9), kemarin
Menurut Isyak, pelaku pembakaran hutan dapat diproses secara hukum sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Oleh karena itu, pelaku pembakaran hutan dan lahan pantas dihukum untuk memberikan efek jera, serta tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya,” ujar tandas politisi Nasem ini.
Dijelaskan lebih jauh, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengisyaratkan, setiap orang wajib menjaga lingkungan hidup termasuk pemilik lahan juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaganya.
“Jadi, tidak ada alasan pemilik membakar hutan secara sengaja atau tidak sengaja. Atau juga, mengetahui kebakaran hutan, tapi didiamkan oleh  pemilik lahan. Maka, pemilik secara otomatis harus bertanggungjawab,” jelasnya.
“Pada Pasal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 juga menyebutkan, bahwa pelaku pembakaran lahan diancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal sepuluh tahun penjara serta denda minimal Rp3 miliar,” sambungnya.
Isyak mengatakan, pelaku bisa dihukum lebih berat, seandainya dalam peristiwa kebakaran ini ada korban jiwa. Hukumannya bisa minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara serta denda minimal empat miliar dan maksimal Rp 12 miliar.
“Namun, Jika kebakaran tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka pelaku diancam hukuman minimal lima tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal Rp 5 miliar, maksimal Rp 15 miliar,” katanya.
Kata dia, sesuai pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pidananya dijatuhkan kepada pemberi perintah dan pimpinan badan usaha, tanpa melihat apakah pembakaran lahan itu dilakukan secara perorangan atau bersama-sama.
“Hukuman ditambah dengan pemberatan sepertiga dibandingkan dengan pembakaran lahan yang dilakukan orang pribadi. Selain itu, ujuga dilihat dari banyaknya korban yang terkena dampak akibat pembakaran hutan dan lahan ini,” pungkasnya. (kin)