Pembatasan Ekspor Timah Disepakati

by -

// AETI Minta Perhatikan Perdagangan Antar Pulau
// Gub : Ekonomi Baik Tanpa Timah

PANGKALPINANG – Para pelaku tambang di Bangka Belitung (Babel) akhirnya menyepakati pembatasan ekspor timah yang ditetapkan Pemprov Babel. Asisten II Pemprov Babel Budiman Ginting yang mewakili Gubernur Babel Rustam Effendi menyampaikan, pembatasan itu berlaku 01 April 2015 dengan ekspor awal 4.500 metrik ton sampai 01 Mei nanti.
“Kita sepakat dan pembagiannya berdasarkan RKAB, PT Timah 2.500 metrik ton, dan 2.000 metrik tonnya di bagi ke 21 perusahaan swasta sesuai RKAB, ada yang 100, ada juga yang 75,” ungkap Budiman, Selasa (23/03) kemarin usai rapat di Griya Timah. Dengan melakukan pembatasan ekspor ini, menurut Budiman, para pengusaha sudah membatasi ekspornya hingga 40% dari yang biasa, dan Pemprov Babel dengan tertib akan mengontrol produksinya.
“Saya harap tidak ada yang melanggar kesepakatan, karena bulan Mei nanti kita akan bertemu lagi untuk evaluasi terhadap aturan yang kita sepakati, serta melihat hasil yang kita buat dan dampaknya untuk masyarakat,” terang Budiman.
Dengan melakukan pembatasan ekspor ini, Pemprov Babel sudah melaksanakan aksi jangka pendek, dan selanjutnya Pemprov Babel juga akan membuat aturan selanjutnya agar tata niaga pertimahan di Babel ini lebih teratur.
“Revisi Permendag dan pembatasan ekspor sebagai aksi jangka pendek sudah kita lakukan, setelah ini kita masuk aksi jangka menengah, termasuk pengawasan penyelundupan dan kontrol bea cukai,” ujarnya. Adanya perdagangan antar pulau yang diketahui oleh beberapa pihak maupun pengusaha, Budiman meyakinkan, Pemprov Babel akan menelusuri ini bahkan bila benar ada, Pemprov Babel akan membuat peraturan jika itu merugikan daerah. “Perdagangan antar pulau memang tidak ada larangan, tapi kalau itu merugikan daerah, kita akan buat peraturannya, ini akan kita telusuri, kita kaji dan kita cek dasarnya apa,” tutup Budiman.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI) Jabin Sufianto meminta pemrov dapat mengelola tata niaga pertimahan di Babel agar lebih baik lagi. “Disini saya harap Pemprov Babel dapat mengatur tata niaga pertimahan agar lebih bagus lagi. Sebab kita ketahui, malaysia smalting itu ingot produksinya sangat aneh dan kita tau kebocoran-kebocoran di Indonesia ini selalu ditampung oleh NCI,” ungkapnya.
Sedangkan di Indonesia sendiri menurutnya tercatat dua data, satu data real dari pemerintah dan ada satu data yang tidak tercatat di Pemerintah. “AETI tidak bisa melakukan apa-apa karena kami hanya bisa menghimbau, selebihnya kunjungan dan AETI hanya memberi tambahan beberapa poin saja,” ujarnya. Selain itu, AETI juga meminta Pemprov Babel untuk memperhatikan perdagangan antar pulau, apakah sesuai dengan RKAB atau itu masuk kategori penyelundupan. “Antar pulau juga tolong diperhatikan, terutama RKAB dan penyelundupan, karena ini untuk penertiban jangka panjang, kalau ini diperhatikan, Saya yakin tata niaga pertimahan Babel akan naik lebih bagus lagi,” tandasnya.
Ia menambahkan, untuk secara realnya, ditahun 2014 AETI melakukan ekspor 76.000 metrik ton, dan ditahun 2015 ini AETI akan ekspor 60.000 metrik ton. “Sudah tiga bulan berjalan ini ekspor kita juga hanya 5.000 metrik ton, sudah turun, kalau CnC diberlakukan, saya rasa kurang dari 60.000 metrik ton itu target kita, dan semua member kami coba ekspor di 20.000 metrik ton,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten 2 Gubernur, Budiman Ginting meyakinkan, karena Pemerintah sudah sepakati pembatasan ekspor jangka pendek, pengusaha juga harus kompak karena dari luar pasti Babel di pantau terus. “Pak Gub sudah mengajak kita untuk buat penertiban-penertiban itu, dan kita akan mengontrol apa yang diluar yang tidak resmi itu, secara bertahap apa yang bisa kita lakukan, lakukan dulu,” pungkasnya.
Disisi lain, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur terhadap APBD 2014, Babel sebagai negeri penghasil timah, justru perekonomiannya lebih baik dibandingkan bergantung hanya pada timah semata. LKPj tersebut dibacakan gub di rapat paripurna DPRD Babel, Senin (23/3) kemarin. Disampaikan gub jika, perekonomian Babel bertumbuh sebesar 6,83 persen.
“Setelah kita kaji, justru kita itu lebih baik tanpa timah. Artinya, selama ini kita berteriak timah sebagai penopang ekonomi kita, tidak demikian. Karena, ada potensi lain yang sangat besar. Sektor pertanian, sektor wisata, kelautan, sektor usaha dan lainnya. Karena, timah ini hanya dinikmati segelintir orang. Cuma karena timah ini gaungnya besar jadinya besar,” ujar Rustam.
Kedepan, Rustam pun akan memperkuat sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian Babel tersebut menjadi besar. “Bisa loh kita ini, hidup tanpa timah. Tinggal bagaimana kita men-Support tiap SKPD untuk menggerakkan sektor-sektor itu. Ini kita terbukti di RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kita sudah mengurangi alokasi lahan tambang 30 persen. Perlambatan ekonomi bukan hanya kita (Babel) tapi itu berlaku secara nasional, karena ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan drastis, bukan timah,” tukasnya.
Berdasarkan LKPj Gubernur Babel terhadap APBD tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tanpa timah, tumbuh sebesar 6,83 persen. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Yakni, dimana laju pertumbuhan ekonomi Babel berada pada angka 7,51 persen. Sedangkan laju pertumbuhan dengan timah pada tahun 2014 sebesar 4,68 persen juga mengalami perlambatan dari tahun 2013 dimana angkanya mencapai 5,22 persen.(eza/iam)