Pembebasan Lahan Hampir Rampung

by -3 views

MUNTOK – Dua anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (babel) dari daerah pemilihan (Dapil) kabupaten Bangka Barat (Babar), Yus Derahman dan Deddi Wijaya, SH meninjau langsung proses pengerjaan pelebaran jalan nasional tahap II di Kota Muntok, kemarin (25/8). Pelebaran jalan yang dilakukan dari Masjid Baitul Hikmah Muntok hingga Tanjung Kalian ini dikerjakan oleh CV Mekar Jaya.
“Kita ingin memastikan apakah proses pengerjaan pelebaran jalan Nasional yang sedang dikerjakan oleh CV Mekar Jaya mengalami kendala atau tidak,” ujar Bang Yus, sapaan akrab Yus Derahman kepada sejumlah wartawan disela-sela kunjungan kerjanya.
Dari kunjungan itu, Ia menemui beberapa permasalahan diantaranya proses ganti rugi lahan maupun bangunan baik milik warga dan beberapa aset Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Tanjung Kalian Muntok yang terkena proyek pelebaran jalan ini. Karena harus menunggu persetujuan pusat, baru kemudian bisa dibebaskan.
“Proses ganti rugi belum selesai, seperti ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Hal-hal seperti ini akan kita koordinasikan dulu ke pusat dan akan mengajak ASDP Tanjung Kalian serta Dinas PU Babar. Karena ASDP Muntok tidak bisa mengambil keputusan, tentunya ini tidak bisa dibiarkan, karena akan menganggu proses pembangunan,” kata Bang Yus.
Manager Operasional ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Justan Gaffaru mengatakan pada prinsipnya ASDP tidak pernah mempersulit proses pembangunan. “Masyarakat saja tidak mempermasalahkan sebagian bangunan rumah dan tanahnya yang terkena pelebaran jalan, tidak mungkin kita (ASDP) perusahaan pemerintah tidak mau. Hanya saja ini harus ada persetujuan pusat,” kata Justan yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Babar, Ir Suharli menjelaskan, proses ganti rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Babar. Dananya pun sudah dianggarkan melalui APBD Babar. “Untuk pengerjaan fisiknya dianggarkan melalui APBN. Proses ganti rugi sudah mencapai 90 persen. Ada beberapa aset perusahaan maupun institusi pemerintah seperti ASDP dan Navigasi yang masih dalam proses pengajuan penyerahan hibah dari ASDP atau instansi lainnya ke Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah Sumbagsel,” ucap Suharli seraya mengatakan Pesanggarahan Menumbing yang merupakan aset Provinsi Babel juga masih menuggu penyerahan hibah.
“Tim Sembilan yang merupakan tim pembebasan lahan akan melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat yang belum membebaskan lahan. Kalau tidak kita nanti kita titipkan ke pengadilan uang ganti ruginya,” tukas Suharli. (ray)