Pemberdayaan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

by -

Oleh: Garmawandi Sudrie, S.Pd, M.B.A*

GARMAWANDI, S.Pd, MBA.

Perubahan paradigma pengelolaaan pendidikan di Indonesia, tidak lepas dari upaya menyeluruh yang dilakukan pemerintah dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada semua stake holder pendidikan. Ini  sebagai perwujudan pencapaian dan peningkatkan mutu serta layanan pendidikan melalui penyelenggaraan otonomi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
Tak dapat dipungkiri pendidikan mempunyai manfaat ekonomi juga mempunyai manfaat sosial-psikologis yang sulit dianalisis secara ekonomi. Implementasi pembiayaan sumber dana pendidikan di tingkat daerah, maka sumber pendanaan pendidikanpun dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dimuat dalam APBD. Pemaknaan yang dimaksud adalah semua kewenangan dan pengelolaan sumber pendanaan pendidikan di Indonesia.
Upaya peningkatan mutu harus sejalan dengan sumber daya dan sumber pendanaan yang signifikan. Korelasinya jelas, bahwa sebuah kegiatan akan memiliki nilai manfaat, jika didukung oleh faktor pendukungnya. Faktor pendukung itu adalah adanya ketersediaan sumber dana pembiayaan pendidikan dalam satuan pendidikan sebagai bentuk pencapaian mutu pendidikan secara optimal. Khususnya pendidikan dasar dan menengah di kelola langsung oleh pemerintah kabupaten/kota yang dimuat dalam APBD yang didanai oleh APBN.
Untuk mencapai semua itu, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemeritah, namun menjadi tanggung jawab semua pihak. Termasuk di dalamnya tanggungjawab dan peran serta masyarakat melalui stakeholder pendidikan yang bersentuhan langsung dengan penyelenggraan pendidikan di lapisan paling bawah.
Pemaknaan pemberdayaan stakeholder pendidikan pada Komite Sekolah dalam pada tingkat satuan pendidikan merupakan bentuk kerja organik manajemen pendidikan dalam mencapai sukses bersama untuk mencapai tujuan (goals) yang ingin diberdayakan dan dicapai oleh organisasi komite sekolah itu sendiri.
Melalui perspektif pemberdayaan (empowerment) dan pengembangan (development), diharapkan mampu membangun pendidikan di sekolah secara mandiri dan optimal. Dengan demikian, komite sekolah akan mampu menjadi komponen penunjang dalam mencapai sukses penyelenggaraan dan sukses pelayanan secara maksimal.
Komite sekolah sebagai salah satu unsur yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab suksesnya pendidikan di satuan pendidikan. Ia juga memiliki peran sentral sebagai mitra sekolah dalam memajukan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan.
Dengan demikian, wujud kinerja kolektif dapat tercapainya searah kepada visi dan misi, serta tujuan pendidikan nasional secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Itu semua bisa tercapai melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan tanggungjawab sebagai bentuk peran dan partispasi aktif masyarakat dalam penyelanggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
Dilematik kinerja Komite Sekolah saat ini memang dipertanyakan, serta menjadi sorotan orang tua peserta didik. Sebab, peran dan fungsi komite sekolah saat ini masih dianggap sebagai “stempel” dan “mesin uang” oleh sekolah.
Komite Sekolah menjadi sebagai objek alat mencari uang demi terselenggaranya bantuan pendanaan pendidikan di sekolah. Komite hanya menjadi simbol dalam setiap kegiatan di sekolah yang digunakan sebagai alat legalisasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan fisik di sekolah. Langkah ini akhirnya menimbulkan antipati dan apatis orang tua peserta didik terhadap kinerja Komite Sekolah sebagai sebuah unsur yang sebenarnya dianggap mampu memberdayakan dan mengembangkan sekolah.
Melihat paradigma dan dilematik, Komite Sekolah sebagai mitra pendidikan sekolah yang berperan aktif dalam menunjang suksesnya pencapaian mutu dan terbentuknya sekolah yang efektif. Karena itu, maka peran komite harus mendapat prioritas dan legalitas proaktif guna mencapai sukses pendidikan tersebut.
Komite harus mengambil peran aktif sesuai dengan amanat UU Sisdiknas sebagai di mana komite sekolah sebagai sosok yang mampu memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.
Paradigma baru pendidikan dengan melibatkan unsur masyarakat yang peduli pendidikan, bukan merupakan sebuah barang baru. Komite Sekolah merupakan pembaharuan dari peran serta masyarakat yang sebelumnya disebut dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Lembag ain peran dan fungsinya mirip, namun tidak menyentuh upaya pemberdayaan dan pengembangan.
Komite Sekolah sebagai bentuk reformasi peran serta masyarakat merupakan translating dari upaya untuk menjembatani peran orang tua dan masyarakat pendidikan dan peduli pendidikan untuk lebih berperan secara lebih luas lagi sesuai dengan amanat reformasi.
Peran Komite Sekolah merupakan  (1) advisory agency (pemberi pertimbangan);  (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan); (3) controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Menurut Satori (2001), bahwa tugas dan fungsi Komite Sekolah antara lain : (1) menetapkan AD dan ART Komite Sekolah, memberi masukan terhadap muatan RAPBS dan Rencana Strategis Pengembangan serta Pelayanan Sekolah; (2) menentukan dan membantu kesejahteraan personal, mengkaji pertanggungjawaban dan impelementasinya; (3) mengkaji kinerja sekolah dan melakukan internal auditing (school self assessment), merekomendasikan, menerima kepala sekolah dan guru. Komite Sekolah membantu harus turut menjaga penjaminan mutu sekolah (quality assurance), memelihara, mengembangkan potensi, menggali sumber dana, mengevaluasi, merenovasi, mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi masyarakat terhadap sekolah sebagai satuan pendidikan. Gambaran di atas menyiratkan bahwa, secara luas Komite Sekolah berfungsi sebagai mitra sekolah yang memiliki peranan penting guna menunjang kemajuan sekolah.
Hal klasik yang selalu menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan adalah faktor biaya. Yakni minim dan terbatasnya pendanaan biaya penunjang pendidikan sebagai alat untuk penunjang peningkatan mutu pendidikan.
Namun di era Otonomi Daerah dan Otonomi Sekolah, Komite Sekolah tidak lagi hanya sebagai organisasi yang mencari dana yang kemudian dikelola oleh sekolah secara organisatoris. Akan tetapi, komite sekolah diharapkan mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sendiri atas sumber dana yang didapatnya. Selain it, diminta sang pemilik lokasi berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraa  pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah secara keseluruhan.
Komite sekolah tidak lagi berperan sebagai stempel dan mesin uang sekolah, tetapi komite harus berperan sebagai sebuah organisasi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pendidikan secara ekternal.
Selanjutnya, dengan adanya keterlibatan unsur Komite Sekolah, juga diharapkan mampu menciptakan suasana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu secara utuh dan benar. Ini penting untuk terciptannya sekolah yang efektif sesuai dengan harapan. Komite Sekolah sebagai mitra sekolah, harus mulai peka dan peduli dengan segala kekurangan yang ada di sekolah, khususnya sumber pendanaan pendidikan yang minim.
Komite Sekolah harus berupaya untuk membantu sekolah dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat. I/ni dilakukan dalam membantu menyukseskan pencapaian mutu dan sukses layanan pendidikan bagi masyarakat.
Penggalangan dana sebagai bentuk bantuan sumber dana pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara kemandirian, kemitraan dan kerjasama, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas sejalan dengan konsep dan model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Ini sudah seuai dengan bentuk implementasi otonomi penyelenggaraan pendidikan.
Tugas pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitasi dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah dalam berbentuk capacity building, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, subsidi bantuan sumberdaya pendidikan, serta kurikulum nasional dan pengendalian mutu pendidikan baik di tingkat daerah maupun nasional.
Intinya, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan tercermin dalam model pengelolaan pendidikan sesuai dengan tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Yakni, meningkatkan kinerja sekolah secara optimal melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi kualitas, inovasi, efektivitas, efisiensi dan produktivitas (Slamet PH, 2012), sehingga permasalahan internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya dapat dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah atau pun ke tingkat pusat. Mari kita secara bersama membangun sekolah dan pendidikan secara bersama-sama(***).
*)Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung)