Pembiayaan Kegiatan LSM Beltim Belum Dapat Dianggarkan, Ini Sebabnya

by -
Pembiayaan Kegiatan LSM Beltim Belum Dapat Dianggarkan
Kepala Kesbangpol Kabupaten Beltim, Herial

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pembiayaan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Belitung Timur belum dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodir urusan pilihan yang masih relatif rendah.

“(Pendanaan LSM) selain sendiri (swadaya), dari orang lain yang tidak mengikat (donatur) dan bisa dari dana pemerintah. Cuma sampai sekarang ini karena keterbatasan dana pemerintah itu dari segi regulasi. Kemudian setiap tahun di Beltim belum ada LSM yang dibantu artinya secara tetap,” ungkap Kepala Kesbangpol Kabupaten Beltim, Herial kepada Belitong Ekspres, Senin (24/2) kemarin.

Namun Pemerintah daerah seperti yang dikatakan Herial, dapat membantu LSM menjalankan kegiatan keorganisasian dengan pengajuan proposal. “Dalam bentuk kegiatan iya, misalnya dari pos bantuan tertentu mereka mengajukan proposal karena mereka menggunakan untuk kegiatan,” jelas Herial.

Herial mengakui peran LSM di suatu daerah dapat membantu publikasi hasil pembangunan. Sesuai dengan namanya, LSM merupakan wadah masyarakat yang bergerak di bidang-bidang tertentu seperti sosial kemasyarakatan, pendidikan, pemerintahan dan lain-lain.

“Sesuai Peraturan atau Undang-Undang ormas, fungsi LSM membantu Pemda memyampaikan hasil pembangunan di daerah. Kalau mau cepat selain dengan portal-portal resmi pemerintah, LSM paling dekat dengan masyarakat karena dibentuk dari unsur masyarakat,” ujar Herial.

Keberadaan LSM juga tersebar dari tingkat pusat hingga daerah. Biasanya LSM yang dibentuk di pusat akan memiliki kepengurusan hingga ke daerah. Sedangkan LSM yang dibentuk di daerah, biasanya bertujuan untuk mengelola bidang-bidang tertentu.

“Ada LSM yang dibentuk di pusat dan ada LSM yang dibentuk lokal. Salah satu syarat diakiunya LSM adalah surat keterangan terdaftar. Kalau sebuah LSM sudah dibentuk dari pusat, di daerah punya cabang anak cabang atau ranting, cukup penunjukkan keterangan domisili saja,” kata Herial.

Menurut Herial, surat keterangan terdaftar merupakan legalitas LSM yang berkegiatan. Secara aturan pula, legalitas LSM sangat berkaitan dengan permintaan informasi publik yang terakses di Pemerintahan.

“Kami berusaha terus setiap tahun memperbaharui atau meningkatkan status LSM menjadi resmi. Karena mereka tidak ada batasan ketika akan membentuk/berdiri. Cukup ada beberapa orang menyatakan tekad dan tujuan sama, ada AD ART, mengusul ke pejabat pembuat akta notaris, ya sudah legal,” tutup Herial. (msi)

Editor: Yudiansyah