Pembudidaya Ikan Protes SE Kementerian

by -

*Dinilai Hambat Ekspor Pembudidaya Ikan Dalam Negeri

foto A budidaya-laut_benih-kerapu-tikus

Foto: ilustrasi

Budidaya ikan kerapu di laut.

TANJUNGPANDAN-Puluhan pembudidaya ikan di Belitung mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belitung, Kamis (17/3), siang, kemarin. Mereka mempertanyakan Surat Edaran Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Kementerian KP yang dinilai menghambat ekspor ikan hasil budidaya pembudidaya.Pantauan Belitong Ekspres Kamis (17-3) kemarin di ruang rapat DKP, para pembudidaya sempat ditemui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Belitung Destika Efenli. Mereka mengeluhkan SE Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 721/DPB/PB.501.S4/II/2016. Yang dipahami masyarakat, SE menghentikan operasional bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya berbendera asing (SIKPI-A).Sementara ketentuan yang diberlalukan, pertama, tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi SIKPI. Kedua,  terhadap SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak akan di perpanjang. Lantas ketiga, terhadap SIKPI yang masih berlaku akan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dikeluarkanya SE tersebut para pembudidaya tidak bisa lagi bisa mengekspor ikan. Akibatnya, muncul keresahan dari warga pembudidaya.Kepala DKP Destika mengucapkan terimakasih atas penyampaian aspirasi dari pembudidaya yang mengedepankan suasana dialogis, bukan mengarah ke anarkis. Di hadapan Kadinas, para pembudidaya menyampaikan dengan tegas keberatan atas terbitnya SE ini.Destika berharap, kepada pembudidaya untuk bersabar. Sebab, surat ini dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Pusat. “Kami (DKP-red) akan mencoba memberikan surat kepada Bupati terkait permasalahan ini. Hasil pertemuan ini akan kita sampaikan kepada Bupati juga Gubernur,” janjinya.Kata Destika salah satu persoalan yang menjadi polemik, tentu kapal  SIKPI-A yang akan mengambil ikan budidaya ke negara asing. Akibatnya, mereka (SIKPI-A-red) tidak lagi mengambil ikan di Belitung dan ini akan menjadi dilema bagi para pemudidaya yang menggantungkan perekonomiannya pada budidaya ikan.Ahai, salah seorang pembudidaya mengatakan,  akibat aturan tersebut, ikan hasil budidaya dari para petani di Negeri Laskar Pelangi tidak lagi bisa diekspor. Parahnya, keuntungan puluhan juta yang sudah dinanti selama beberapa bulan, kini sirna. Sebab, bagi pembudidaya ikan Kerapu misalnya, tentu semakin besar ikan tersebut nilai jualnya tetap sama.Ahai mejelaskan, ikan Kerapu idelanya dijual dengan ukuran 5 ons sampai 1 kilogram. Lantas, dengan adanya surat edaran ini secara ekomomi pakan yang diberikan menjadi bertambah dan nilai jualnya pun tetap sama.”Kalau seperti ini kondisi ekonomi kami lumpuh total. Jadi kedatangan kami ke DKP meminta solusi kepada pemerintah, bagaimana cara menjual ikan hasil panen,” ungkapnya. Papar Ahai yang membuat kondisi makin resah, ikan yang dipelihara selama ini akan dijual kemana. Lantas, jika kapal pengangkut ikan hasil budidaya berbendera asing ini mengambil ikan ke Negeri lain, otomatis para pembudidaya akan gigit jari,” imbuhnya.(mg1)