Pemda Harus Bentuk Tim IP4T

by -

*Untun Menyelesaikan Permasalahan Kawasan Hutan

MANGGAR – Hingga saat ini, pemerintah daerah memiliki aturan untuk menyelesaikan persoalan kawasan hutan lindung yang tumpang tindih dengan lahan dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat.
Sebelumnya pemerintah pusat pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah mengeluarkan SKB 3 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri PU dan Menteri Kehutanan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 79 Tahun 2014, tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang
Anggota Komisi I DPRD Belitung Timur (Beltim), Koko Haryanto menjelaskan, dalam aturan tersebut bahwa lahan masyarakat yang telah dikuasai lebih dari 20 tahun dapat keluarkan dari kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari perintah konstitusi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011.
Selain itu, kata dia, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Begitu juga dengan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang penegasan Hutan Adat atau Tanah Ulayat buka merupakan hutan Negara (Hutan Kawasan).
Karena itu, Koko yang membidangi masalah pertanahan daerah berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait harus merespon dengan cepat atas pemberlakuan Permen 3 Menteri tersebut.
“Pemerintah Daerah harus segera merespon ini, apalagi beberapa waktu lalu DPRD telah mengadakan rapat dengan pihak eksekutif dan kepala BPN menyangkut aturan 3 menteri ini,” ujar Koko kepada harian ini, Minggu (8/3) kemarin.
Namun dia menyayangkan, hingga saat ini belum mendengar adanya pembentukan Tim IP4T (Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) yang merupakan perintah dari Permen 3 menteri tersebut dan harus dibentuk di daerah.
“Mesti dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membentuk Tim IP4T. Yang terdiri dari Kepala BPN Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Unsur Dinas Tata Ruang, Camat dan Kepala Desa. Ini mendesak agar permasalahan dapat diatasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, tim tersebut harus bekerja dengan melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan menyangkut bidang-bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan. Untuk selanjutnya dibuatkan peta hasil analisis dan SPPFBT (Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang diketahui oleh Kepala Desa setempat. Kemudian, tim harus menyampaikan hasil kerjanya kepada BPN Daerah untuk dilanjutkan ke Kementerian Kehutanan.
“Oleh kementerian kehutanan akan dikeluarkan Putusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam RTRW daerah yang bersangkutan untuk dilakukan revisi,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah harus segera merespon hal ini, karena persoalan tanah masyarakat bahkan bangunan pemerintah pun ada yang berada dalam kawasan hutan. “Hal ini penting atas hak-hak masyarakat sesuai dengan putusan MK tersebut. Apalagi saya mendapat informasi saat ini pun kegiatan Reses Anggota DPR RI banyak yang mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah menjelaskan peraturan bersama ini,” tandasnya. (feb)