Pemerintah Harus Ambil Sikap!

by -

PANGKALPINANG – Pemerintah pusat diminta untuk berani mengambil sikap untuk melepas komoditi timah ekspor yang selama ini dikelola oleh PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Pasalnya, keberadaan bursa yang dipimpin oleh Fenny Widjaja itu dinilai belum maksimal membantu meningkatkan harga jual timah di pasar dunia.
Ketua Komisi II DPRD Babel Antonius Uston mengungkapkan, pemerintah pusat sudah seharusnya mengambil langkah tersebut guna memperbaiki tata kelola ekspor timah Babel dengan mengalihkan pengelolaan eskpor dari ICDX. “Kita ingin pemerintah memfasilitasi pelaku usaha timah di Babel ini agar dapat berhubungan langsung dengan konsumen timah dunia yang membutuhkan timah. Berikan akses informasi kepada pengusaha timah daerah. Bukan makelar yang disodorkab ke pengusaha tersebut,” kata Antonius kepada sejumlah wartawan, Selasa (4/8) kemarin.
Ia menilai, dengan memfasilitasi transaksi langsung antara pengusaha timah daerah dengan pembeli timah dunia ini dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap harga timah. Karena, menurut dia, mata rantai penghubung antara pengusaha timah dengan pembeli ini sudah putus.
“Tidak ada lagi pemain di tengah-tengah. Inikan yang terjadi ketika kita menjual timah di bursa, yang kemudian bursa yang melakukan komunikasi langsung kepada pembeli. Berarti (bursa) ada di tengah ini, pengatur (bursa) itu yang kita khawatirkan terjadi permainan. Ini mata rantai yang harus kita putus. Beri kesempatan bagi pengusaha daerah untuk bisa mengakses langsung buyer (pembeli). Mereka yang memutuskan dengan siapa mereka bertraksaksi,” tukasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dalam memfasilitasi pengusaha timah lokal dengan pembeli yang berkualitas tentu pemerintah perlu menyiapkan regulasi sehingga dapat memberikan keuntungan bagi daerah dan bukan segelintir orang saja. “Tidak perlu lagi ada mediator seperti bursa, karena itu hanya menguntungkan beberapa orang saja, seolah-olah bisa mengatur harga timah. Buktinya mana? Harga timah tidak begitu membaik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kelanjutan kunjungan kerja Presiden RI Joko widodo ke Babel. Sebab, menurut Antonius, kunjungan seremonial presiden tersebut belum memberikan dampak baik bagi pertimahan di Babel. “Belum ada pengaruh dari presiden. Kami malah menunggu dampak baik untuk pertimahan di Babel. Sampai hari ini juga tidak satupun regulasi yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengatasi masalah timah di Babel,” terangnya.
“Oleh karena itu kita ingin gubernur dapat mengkoordinasikan keadaan ini, terkait tata kelola ekspor timah. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional yang bisa menguntungkan daerah dengan membuka keran sebesarnya bagi pelaku usaha pertimahan di Babel,” tutupnya.(iam)