Pemkab Beltim Kunker di Kabupaten Banyuwangi

by -
Yuslih
Bupati Beltim Yuslih Ihza menyerahkan cinderamata kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko di sela-sela kunker Pemkab Beltim, Selasa (19/11) kemarin.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Rombongan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) berkesempatan singgah di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten paling ujung timur pulau Jawa itu, dikenal dengan Kota Internet dan sedang gencar-gencarnya berpromosi wisata.

Kunjungan kerja yang dijadwalkan selama 5 hari (19-23 November) tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Beltim, Yuslih Ihza, dan didampingi sejumlah Kepala OPD diantaranya Kepala Bapelitbangda, Kepala Kominfo, Kakan Kesbangpol, para Camat, LSM, dan wartawan yang selama ini aktif di Beltim.

Saat tiba di kantor Bupati Banyuwangi, rombongan kunker disambut oleh Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko beserta sejumlah OPD dan Kepala Bagian. Dalam sambutannya, Bupati Beltim Yuslih berharap kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Beltim akan memberikan hasil dan bisa diterapkan di Kabupaten Beltim. “Saya berharap kita bisa saling bertukar informasi dan saling berkoordinasi,” ujar Yuslih.

Dikatakan Yuslih, Kabupaten Beltim sebagai Kabupaten pemekaran yang saat ini terus menerus berupaya memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna mempercepat pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Kita ingin mengubah pola lama menjadi internet,” kata Yuslih.

Yuslih pun mengakui, dirinya mengetahui pesatnya Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan sistem elektronik pada berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Di antaranya, Perbup tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 yang menaungi semua Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kabupaten terbaik layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Ini patut kita pelajari karena dari penerapan e-Goverment ini tentunya menimbulkan pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya korupsi dalam pelayanan yang dilakukan Pemerintah,” ingat Yuslih. (msi)