Pemkab Usulkan 3 Mobil Toilet

by -

*Tanggapi Keluhan Turis, Meski Pengelola Kawasan Pihak Swasta

TANJUNGPANDAN-Keluhan soal Toilet dari pengunjung di Pantai Tanjungtinggi Sijuk, mendapat respon dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung. Dan ternyata Disparekraf sudah berencana dalam waktu jangka pendek akan mengusulkan pengandaan tiga mobil toilet melalui SKPD terkait yakni Dinas Kebersihan Pasar dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Belitung.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Ir Hermanto menyatakan hal ini terkait dengan keluhan salah satu pembaca Belitong Ekspres yang disampaikan melalui surat pembaca dimuat  (23/7) lalu. Menurut Hermanto, kebutuhan toilet sekaligus kamar bilas dan ganti merupakan prioritas kebutuhan utama wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tanjung Tinggi.
Dijelaskan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomer 3 Tahun 2014 tentang tentang tata ruang wilayah Kabupaten Belitung 2014-2034 menyebutkan, Daerah sepanjang Pantai Tanjung Tinggi diperuntukan adalah sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang direncakanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Demikian disampaika Hermanto dalam surat jawaban yang disampaikan kepada Belitung Ekspres.
Selain itu, lanjut Hermanto, berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/174/KEP/2015 tangal 14 April 2015 tentang Izin Lokasi, lahan di lokasi ini untuk keperluan pembangunan kawasan pariwisata. Lokasi seluas kurang lebih 192,5 hektar ini merupakan bagian dari izin lokasi yang penguasaannya sudah diberikan izin lokasi kepada PT. Putra Cipta Wahana Sejati (Ranati). Terkait dengan itu, maka kewajiban mengelola RTH beserta penyediaan fasilitas publik menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yakni PT Ranati.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak tinggal diam dan pasif dalam hal ini. Buktinya, Pemkab melalui SKPD sudah mengusulkan tiga unit mobil toilet. “Dalam musarembang 2015, untuk dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2015 atau melalui APBD 2016. Usulan tersebut sudah disampaikan ke provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya.(kin)