Pemkot Kekurangan Tenaga Arsiparis

by -

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang harus cepat untuk menjalankan 4 Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan DPRD Pangkalpinang, salah satunya Perda tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Pelaksanaan Perda penyelenggaraan kearsipan tersebut harus benar-benar ditindaklanjuti. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I Muhammad Rusdi, Kepada RB Kamis (26/2) kemarin.
Sebab menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, untuk sekarang Pemkot masih kekurangan tenaga arsiparis yang bertugas menginput dan menyimpan data yang berkaitan dengan kearsipan milik Pemkot.
“Dengan disahkan Perda Kearsipan ini kita harapkan dapat mengakomodir seluruh arsip yang ada, karena arsiparis Pemkot masih sangat kurang,” ungkapnya.
Katanya, Pemkot Pangkalpinang harus proaktif untuk membuat perubahan dalam pengelolaan data arsip. “Apabila ada perubahan tentu harus diperbaiki. Memang Pemkot harus proaktif untuk hal ini,” jelasnya.
Ia mengambarkan, saat ini kondisi kearsipan di Pemkot belum maksimal. Ia bahkan berani mengklaim persoalan arsip sangat lemah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot.
“Kearsipan kita lemah sekali dan untuk kedepan bagaimana pun caranya harus kita tingkatkan. Ini yang harus kita tekankan,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Rusdi, Komisi I meminta agar Pemkot Pangkalpinang dapat mengambil langkah konkrit untuk melaksanakan Perda tersebut. Salah satunya, sebut Rusdi dengan menaikkan status Kepala Kantor dari Eselon 3 menjadi Eselon 2.
“Dengan menaikkan status Kepala Kantor menjadi Eselon 2 atau setingkat kepala dinas akan mempermudah untuk kepengurusan kearsipan,” imbuhnya.
Peran SKPD bahkan Sekretariat Daerah (Setda) untuk bisa mengakamodir data-data arsip yang dimiliki Pemkot sangat penting. Sekda, menurut Rusdi harus mampu mengakomodir para SKPD untuk menyerahkan dokumen yang menjadi arsip Pemkot. “Seluruh SKPD harus memiliki kearsipan. Kami minta Pemkot untuk sesegera mungkin membenahi hal tersebut,” cetusnya.
Semua langkah itu, dikatakannya merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima oleh Pemkot Pangkalpinang terhadap Perda kearsipan yang telah disetujui oleh Legislatif. “Konsekuensi Perda tersebut Pemkot harus memiliki depo arsip. Itu penting. Pemkot tidak memiliki arsiparis maka harus dibuka formasi (penerimaan) untuk arsiparis ke depannya. Pemkot harus melihat itu semua dan mengambil langkah,” tutupnya. (cr61)