Pemkot Kembali Ajukan 4 Raperda

by -

PANGKALPINANG – DPRD kota Pangkapinang menggelar rapat Paripurna kedelapan masa persidangan II Tahun 2015, terkait 4 Rancangan Perda (Raperda) yang disampaikan oleh Pemerintah Kota (pemkot) Pangkalpinang.
Keempat raperda tersebut yakni, raperda tetang retribusi hasil produksi benih ikan lokal, raperda tetang retribusi pelayanan kesehatan hewan, raperda pengolahan rusunawa, raperda penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
Penyampaian raperda tersebut, disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Pangkalpinang, Muhammad Sopian. Sopian menjelaskan, empat raperda tersebut sangat penting guna lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.
“Pembiayaan pemerintah dalam pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari retribusi daerah, harus dipungut dan dilelola secara lebih bertanggungjawab, untuk itu empat raperta ini diharapkan dapat mejalankan itu semua jika nanti disahkan jadi perda,” harap Sopian Senin (9/3) kemarin.
Disamping itu, lanjut Sopian dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayaan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pengenaan retribusi daerah diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyrakat, sehingga mayarakat dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibam atas pengenaan retribusi,” imbuhnya.
Dia berharap penyampaian raperda tersebut, dapat segera dibahas oleh anggota dewan dan pada ahkhirnya dapat disetujui dan dijadikan perda.
Sementara itu, penyampaian raperda tersebut disambut baik oleh seluruh anggota DPRD kota Pangkalpinang. Silih berganti, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka, dimana pandangan mereka mendukung agar raperda tersebut dibahas di DPRD.
Seperti pandangan umum fraksi PAN, misalnya, yang disampaikan Herrie Aryanto, penyelenggaran rusunawa, kata dia, sangat sedikit warga Pangkalpinang yang menikmati rusunawa ini, bahkan status pembangunannya pun belum jelas dan masih memperhatikan.
Terkait kesehatan, PAN juga ditegaskannya mendukung penuh, karena sudah seharusnya itu dilaksanakan di Pangkalpinang, terhdapa anak jalanan juga menyambut baik perda itu. Begitu pun raperda terkiat pengolahan produksi dan benih ikan.
“Kami menyetujui raperda ini dibahas dan kami meminta kepada pimpinan dewan untuk mengatur waktu guna membahasnya,” harap dia.
Demikian pula pandangan fraksi PDIP yang tak juah beda, mereka dengan tegas menyetujui agar raperda itu segera dibahas. Perkembangan pengemis dan gelandangan di kota Pangkalpinang sudah sangat luar biasa, baik mereka dari luar maupun luar derah, jika terus dibiarkan akan mengganggu ketertiban umum, untuk itu Fraksi PDIP berharap Raperda tersebut segera di bahas, begitu pun dengan tiga raperda lainnya, guna menunjang PAD Pangkalpinang. “Kami fraksi PDIP mendukung atas 4 perda yang diajukan oleh pemkota Pangkalpinang, untuk dibahas di segera DPRD,” kata Amir.
Beberapa fraksi lainnya pun menyampaikan pandangan mereka yang tak jauh berbeda berda dengan dua fraksi diatas, yang intinya mendukung raperda tersebut dibahas di DPRD dan kemudian diperdakan. (cr61)