Pemkot Terancam Kena Penalti DAU

by -

//Penyampaian Penganggaran Lambat
//Dewan Kembali Ingatkan Sekda

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) bisa saja terancam akan mendapat sanksi dari Pemerintah Pusat apabila terus terlambat dalam penyampaian sejumlah penganggaran kepada legislatif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza menyikapi kerja lambat yang ditunjukkan Pemkot.
“Ada sanksi dari Kementerian, bisa pemotongan dana alokasi umum (DAU), kalau terlambat. Makanya usulkan sesuai waktu dalam ketetapan Kementerian. Karena masih banyak pembahasan di Dewan. Banyak yang akan diurus DPRD bukan cuma Eksekutif,” ujarnya, Rabu (12/8) kemarin.
Oleh karena itu, Pemkot ditegaskan Hertza tidak boleh berleha-leha terhadap pengajuan anggaran. Sebab, katanya keterlambatan itu berakibat lambannya proses pembahasan oleh pihaknya sehingga berimbas pada masyarakat. Semestinya kata Hertza, Sekretaris Daerah (Sekda) Nafiri sebagai pejabat tertinggi di Birokrasi Pemkot Pangkalpinang dapat mengakomodir segala hal tersebut agar dapat mempercepat pengajuan penganggaran.
“Kita sayangkan telatnya penyampaian dari Pemkot, seperti APBD Induk dan APBD Perubahan serta rentetan penganggaran lainnya. Kita butuh waktu untuk membahasnya dan mengesahkannya,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pangkalpinang itu.
Ia mencontohkan seharusnya pada Agustus ini pembahasan APBD Perubahan sudah pada tahap pelaksanaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mulai menjalankan program. “Memang kita lihat semangat Pemkot untuk membangun infrastruktur. Namun DPRD yang kapasitas dalam hak untuk penganggaran, kami rasa ini sudah lastminute. Sangat-sangat mepet. Seharusnya mekanisme penganggaran bagus itu Agustus sudah selesai,” jelasnya.
Tentunya, lanjut Legislator Incumbent ini, keterlambatan berefek pada program yang bersentuhan dengan masyarakat jadi lama. Karena itu, dirinya menilai Sekda jangan sampai lelet ke depannya untuk semua pengajuan penganggaran. “Kita (Dewan -red) cuma menerima saja. Kita kan tidak jemput bola, kita cuma menunggu operan Pemkot, yang kemudian kita bahas dan sahkan,” cetusnya.
Untuk pengajuan penganggaran yang telat, menurut Hertza akan membuat agenda-agenda yang disusun DPRD terganggung. Dimana tidak hanya masalah anggaran yang akan dibahas, Raperda dan pengaduan masyarakat pun tidak bisa ditinggalkan. “Nah, dampaknya DPRD seolah bekerja instan untuk membahasnya, padahal pembahasan saja membutuhkan waktu. Kapan program kepada masyarakat dapat terealisasi kalau pengajuan saja waktunya sudah mepet?,” tanyanya.
Terhadap Sekda, dia mengharapkan, dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan terprogram dan terencana. Nafiri, lanjutnya, harus mampu mengkoordinasikan seluruh SKPD untuk bergerak cepat. “Tolong jauh-jauh hari persiapkan dengan matang. Bisa jadi kurang koordinasi. Kita serukan kepada Sekda, supaya menyesuaikan ritme dari gerak cepat Walikota. Sekda jangan anti kritik. Tetapi, kami mengkritik ini untuk menjadi cambuk dalam perbaikan,” tutupnya. (tya)