Pemkot Turunkan Tarif Pajak Hiburan

by -

*Tarif Pajak Guna Meningkatkan Iklim Investasi

PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang melaksanakan rapat paripurna XII masa persidangan ke III, paripurna tersebut dalam hal pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Raperda) kota Pangkalpinang tentang perubahan atas dua perda, yakni Perda Kota Pangkalpinang No 11 tahun 2010 tentang pajak hiburan, dan Perda No 7 tahun 2007 tentang pengolahan keuangan daerah.
Terkiat dua Raperda tersebut yang pembahasannya disampaikan oleh Pansus 7 dan pansus 8 pun disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Walikota Pangkalpinang M Irwansyah dalam sambutannya mengatakan, pengajuan Raperda no 11 tahun 2010 tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI No 52/PUU-IX/2011 dan menyesuaikan komposisi tarif pajak guna meningkatkan iklim investasi khususnya yang berkenaan dengan lingkup hiburan. “Sejalan dengan hal itu, diharapkan para stakeholder dapat menanamkan modalnya di Kota Pangkalppinang,” ujar Walikota.
Irwansyah melanjutkan raperda yang disampaikan bertujuan agar adanya perubahan dan peningkatan dalam sektor investasi. “Secara garis besar maksud serta sasaran yang ingin dicapai terhadap perubahan atas Perda No. 11 tahun 2010 adalah untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dan meningkatkan iklim investasi di Kota Pangkalpinang, agar perekonomian masyarakat dapat meningkat tanpa mengesampingkan fungsi perlindungan terhadap masyarakat di Pangkalpinang terhadap hiburan yang diselenggarakan,” jelasnya.
Sementara menurut Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Stady, S.T, Lesunya perekonomian di Bangka Belitung (Babel) termasuk di Pangkalpinang harus diakui telah memberikan pengaruh negatif pada sektor wisata atau hiburan di kota Pangkalpinang, maka dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengkaji besaran tarif yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
Wakil ketua Pansus 7 ini pun mengakui, memang telah terjadi perdebatan yang cukup alot di dalam pembahasan perubahan Perda No 11 tahun 2010, karena menurut dia, satu sisi ada dorongan untuk memberikan stimulus bagi meningkatnya investasi di Pangkalpinang dan di lain sisi ada keinginan untuk melakukan proteksi pada masyarakat dan kaum muda di Kota Pangkalpinang terhadap ekses negatif dari tempat-tempat hiburan. “Kami dari pansus 7 berusaha agar dapat se-objektif mungkin dalam pembahasan perubahan perda ini,” kata Rio.
Politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) ini menjelaskan, data yang telah mereka terima dari penerimaan sektor pajak memperlihatkan tren meningkat setiap tahunnya. Hal ini, lanjut dia, tentu harus dipertahankan bahkan jika perlu ditingkatkan.
“Dengan lesunya ekonomi yang ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat Pangkalpinang, penurunan tarif pajak hiburan ini dapat memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi investor di sektor wisata atau hiburan,” jelasnya.
Rio menegaskan, pengawasan yang ketat dan menyeluruh tentu akan mereka laksanakan sebagai representasi dari masyarakat. Katanya, jangan sampai keran yang dibuka terkait penyesuaian pajak hiburan justru memunculkan berbagai potensi penyakit masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat Pangkalpinang untuk bersama-sama mengawasi berjalannya tempat-tempat hiburan yang ada di kota Pangkalpinang, sehingga harapan kita bersama agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai tanpa harus memposisikan masyarakat yang dapat menjadi korban dari ekses negatif tempat-tempat hiburan tersebut,” tandasnya. (rel/tya)