Pemprov Tetap Usulkan Formasi CPNS

by -

PANGKALPINANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bangka Belitung memastikan ditahun 2015 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung tetap mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau calon Aparatur Sipil Negara). Hal ini diungkapkan Kepala BKD Babel, Tarmin, Senin (02/03) kemarin.
“Terkait hal ini meski Presiden mengeluarkan moratorium, kita tetap mengusulkan ke Menpan karena memang kenyataannya kita masih kekurangan banyak pegawai. Untuk formasi teknis juga tetap kita usulkan, mudah-mudahan ini tidak ada pengecualian,” ungkapnya.
Mengenai jumlah formasinya sendiri, menurut Tarmin pihaknya belum bisa memastikan karena ini harus melalui kajian dan pembahasan dulu, karena Babel juga merupakan provinsi baru, dan jumlah pegawai yang dibutuhkan juga harus sesuai dengan kebutuhan. “Kita belum bisa perkirakan jumlah formasinya, ini akan kita kaji dulu dan kita lihat sesuai kebutuhan,” tandasnya.
Saat disinggung kapan CPNS 2014 kemarin mulai ngantor, Ia memastikan di akhir Maret ini para PNS tersebut sudah bisa masuk kerja, karena proses pemberkasan dari BKN sudah selesai 90%, tinggal menunggu SK Gubernur saja. “Proses pemberkasan CPNS kita keseluruhan sudah selesai 90 persen, tinggal ditindakanjuti SK Gubernur, mudah-mudahan pertengahan atau akhir Maret ini bisa selesai,” harapnya.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengajak seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan audit organisasi. Ini agar tidak ada lagi tumpang tindih fungsi dan benturan kewenangan, baik internal maupun eksternal. “Jangan sampai tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih kewenangan akan berdampak pada biaya ekonomi tinggi karena rantai birokrasi menjadi panjang,” kata Yuddy.
Audit organisasi ini penting sejalan dengan kebijakan restrukturisasi organisasi, pemerintah telah menghentikan pengadaan CPNS baru. Dengan moratorium, pemerintah melakukan penghematan anggaran. “Saya berharap semua instansi menyiapkan diri menyikapi kebijakan moratorium dan melanjutkan audit kelembagaan, analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dengan cermat,” tuturnya. Saat ini, lanjut Yuddy, pemerintah memberikan kesempatan untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan jabatan fungsional tertentu. Hanya saja, formasi akan diberikan bila instansi telah melakukan audir organisasi, anjab, dan ABK.(eza/esy/jpnn)