Penambang Minta Legalitas TI Rajuk

by -

*Segera Terbitkan Aturan Teknis untuk Memperkuat Perbup

DAMAR – Para penambang TI Rajuk di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), mendesak PT Timah untuk segera memberikan kepastian terkait operasional dan legalitas hasil timah yang ditambang dari TI rajuk di Kabupaten Beltim.

Mereka juga meminta kepada Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung untuk segera menerbitkan aturan teknis, untuk memperkuat Peraturan Bupati (Perbup) Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Timah Sistem Rajuk, yang menggunakan Alat Pongton Isap Produksi pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Darat di Wilayah Kabupaten Beltim.

Tuntutan ini disampaikan para petambang dan perwakilan dalam Sosialisasi Pertambangan Timah Sistem Rajuk Menggunakan Alat Poton Isap Produksi (PIP), di Gedung Serba Guna Kecamatan Damar, Rabu (16/9) kemarin.

Acara yang digagas oleh Forum Masyarakat Tambang (FORMAT) ini dihadiri oleh Kepala Pengawasan Produksi (Wasprod) PT Timah, Rudi Nursalam, Inspektur Tambang Dinas Pertambangan Pemprov Kepulauan Babel, Ferry, Kapolsek Manggar, AKP. Morhan S, Pimpinan SKPD terkait di Pemkab Beltim serta Bupati Beltim Periode 2010 – 2015, Basuri T Purnama sebagai narasumber.

“Kepada PT Timah dan Pertambangan Provinsi kami minta legalitas PIP secepatnya. Kami juga meminta ketegasan, hasil produksi timah dari PIP yang ditambang dari IUP PT Timah harus dibeli oleh PT Timah. Supaya kami tidak disangka maling, nantinya,” tegas Koordinator FORMAT, Yudiansyah.

Pria yang akrab disapa, Yudi mempertanyakan sikap PT Timah yang menolak membeli timah dari rekanan dan petambang dari hasil produksi PIP. Menurutnya, meski Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Pemeriksaan Lapangan (SPL) belum dikeluarkan, sepanjang petambang TI Rajuk menambang dalam IUP PT Timah, timah harusnya dibeli oleh PT Timah.

“Kami berikan waktu dalam waktu satu minggu ini kepada PT Timah untuk segera diberikan kepastian. Kami dari penambang siap mengikuti aturan yang berlaku,” pinta Yudi.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Damar, Zarkani Mukri menyesalkan lambatnya penyelesaian legalitas TI Rajuk, baik dari PT Timah maupun Dinas Pertambangan Provinsi. Padahal menurutnya Perbup TI Rajuk sudah dari tahun 2014 diterbitkan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Masyarakat ini berkumpul di sini, hanya untuk mendengar kepastian legalitas TI Rajuk mereka. Apakah mereka bisa nambang lagi atau TI mereka harus dibongkar, Terus apa yang dapat mereka lakukan supaya TI mereka legal, Itu saja,” pungkas Zarkani mantan Wakil Bupati Beltim, Periode 2010-2015.

 

Zarkani, berharap PT Timah akan dapat memberikan solusi secepatnya terkait legalitas TI rajuk di kawasan IUP PT Timah.

“Sekarang ini perekonomian sedang susah, masyarakat juga cari duit dari timah pun susah. Tolonglah kepada pemegang keputusan berikan solusi, agar nanti ada kesepakatan bersama,” kembali pintanya.

Di sisi lain, Kawasprod PT Timah, Rudi Nursalam mengatakan, PT Timah siap menerima dan membeli timah dari petambang TI rajuk sepanjang timah tersebut legal. Untuk melegalkan timahnya, Ia meminta kepada para petambang untuk mengajukan Surat Permohonan.

“Kalau nanti dia legal kita terima. Sesuai dengan kesepakatan tadi kita akan koordinasikan dengan Dinas Pertambangan dengan dasar Surat Permohonan. Setelah itu kita akan melakukan uji coba, nah dari dasar itulah kita akan melihat legalistasnya,” jelas Rudi.

Untuk kepastian TI rajuk lainnya, Ia mengatakan sepanjang masih berada dalam IUP PT Timah dipersilahkan tetap berproduksi, namun PT Timah akan menurunkan tim untuk mengecek spesipikasi PIP-nya.

“Nanti dicek ke speknya sesuai atau tidaknya,” jawabnya singkat.

Sementara itu Kapolsek Manggar, AKP. Morhan, yang seizin Kapolres Beltim, AKBP. Nugrah Trihadi S.ik, mengatakan akan memberikan kesempatan bagi para penambang TI Rajuk sepanjang mereka menambang di dalam areal IUP PT Timah dan mengajukan surat permohonan,

“Sesuai hasil kesepakatan rapat, kita dari kepolisian akan memberikan kesempatan kepada petambang TI rajuk. Yang penting mereka berada dalam IUP dan mengajukan surat permohonan. Kita hanya akan mengambil tindakan diskresi sepanjang tidak melanggar aturan,” papar Morhan.

Namun, Ia menyatakan akan menindak tegas siapapun petambang TI yang terbukti menambang di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), Hutan Lindung (HL) dan di Hutan Lindung Pantai (HLP).

“Meskipun itu di kawasan IUP, jika terbukti melanggar dengan menambang di DAS, HL dan HLP akan kita tindak. Kita akan berkoordinasi mendengarkan laporan pemerintah desa terkait pelanggaran ini,” tegasnya. (feb)

 

Ket foto 1 : Para narasumber dalam Sosialisasi Pertambangan Timah Sistem Rajuk Menggunakan Alat Poton Isap Produksi, di Gedung Serba Guna Kecamatan Damar, Rabu (16/9) kemarin.

 

Ket foto 2 : Zarkani Mukri saat mengajukan pertanyaan dna saran kepada PT Timha dan Dinas pertambangan Provinsi Babel, pada saat Sosialisasi Pertambangan Timah Sistem Rajuk Menggunakan Alat Poton Isap Produksi, di Gedung Serba Guna Kecamatan Damar, Rabu (16/9) kemarin.