Pencairan Tak Perlu Perbup

by -

MANGGAR – Ketua Komisi III DPRD Belitung Timur (Beltim), menanggapi soal dana kapitasi BPJS yang belum dibagikan kepada pegawai Puskesmas se Beltim karena percairannya harus ada Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, tidak perlu Perbup, untuk percairan dana tersebut, tapi cukup hanya dengan “Perpres (Peraturan Presiden)” dan Kemenkes.

 

“Untuk membayar dana kapitasi sebenarnya tidak perlu ada Perbup, cukup dengan Inpres dan Permenkes. Karena petugas medis adalah lex specialist, jadi tidak bisa ditawar-tawar,” ungkapnya, kepada Belitong Ekspres, Rabu (21/10) kemarin.

 

Ketua Komisi III yang juga membidangi masalah kesehatan ini, juga membenarkan jika anggaran dana kapitasi BPJS untuk puskesmas telah dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Perubahan tahun 2015.
“Benar (Dana kapitasi, red) memang masuk ABT. Nanti langsung akan dibayarkan kepada seluruh UPTD Puskesmas yang ada diseluruh Beltim, Nilainya sekitar Rp. 1,6 miliar,” terang Ardian.

Ia menambahkan, pembayaran dana kapitasi sempat terbengkalai karena pihak Dinas Kesehatan enggan menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup). Kenyataannya, dana kapitasi dapat dibayarkan meskipun tanpa Perbup.

 

Sebelumnya, diberitakan, pegawai Puskesmas yang namanya enggan dikorankan, mempertanyakan mengapa dana kapitasi belum dicairkan alias diberikan kepada pegawai di seluruh Puskesmas di seluruh Kecamatan se Beltim.

 

“Jika memang ada dananya mengapa tidak dicairkan, kan itu merupakan uang pegawai puskesmas dan merupakan dana anggaran dari APBN yang disinggahkan ke Kas Daerah (kasda) Kabupaten Beltim, boro boro untuk tahun 2015 ini, tahun 2014 lalu aja belum dikeluarkan,” ungkap pegawai Puskesmas yang mengaku lelah mempertanyakan dana tersebut. (feb)