Pendidikan Inklusi Tantangan BDR di Saat Pandemi Covid-19

by -
Pendidikan Inklusi Tantangan BDR di Saat Pandemi Covid
Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dindik Beltim, Alfian.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pendidikan inklusi di masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri ketika sekolah-sekolah beralih ke sistem Belajar Dari Rumah (BDR). Ketika siswa normal mengikuti pembelajaran sistem BDR, maka siswa inklusi juga harus mengikuti BDR meskipun sekolah mereka ditetapkan sebagai penyelenggara inklusi.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Alfian ketika ditemui Belitong Ekspres, Senin (2/22) kemarin. Alfian berujar, Pemerintah Daerah telah menetapkan 7 SD dan 7 SMP di setiap Kecamatan sebagai penyelenggara inklusi. “Untuk SD atau SMP di Beltim ada 7 SD dan 7 SMP yang sudah kita tetapkan sebagai sekolah penyelenggara inklusi,” ujar Alfian.

Dikatakan Alfian, pandemi Covid-19 juga berdampak kepada siswa inklusi karena sekolah mereka juga menjalani BDR. Salah satu upaya Dinas Pendidikan untuk membantu siswa inklusi adalah meminta sekolah penyelenggara inklusi tetap memberikan pembelajaran khusus dengan kesepakatan bersama orang tua siswa.

“Ketika pandemi Covid-19, cenderung untuk pelaksanaan BDR memang siswa inklusi kita instruksikan kepada sekolah penyelenggara inklusi untuk lebih aktif dengan cara sekolah melalui Kepsek berkomunikasi kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Kemudian dikumpulkan di sekolah atau rumah sesuai kesepakatan dan berikan semacam pembelajaran khusus buat mereka,” jelas Alfian.

Di sisi lain, Alfian mengungkapkan masih banyak ditemukan orang tua yang kurang menerima kenyataan ketika anaknya berstatus inklusi. Bahkan diantaranya bersekolah di sekolah reguler dan dianggap sama dengan siswa normal lainnya.

Alfian mengakui di hampir setiap sekolah baik yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi maupun yang tidak ditunjuk, punya siswa yang disebut penyandang disabilitas atau disebut inklusif.

“Masalah terbesar, kesadaran orang tua untuk mengakui bahwa anaknya ada kekurangan dibandingkan anak lain karena cenderung memiliki IQ dibawah dari normal. Sejauh ini, kita selalu menginstruksikan kepada sekolah baik yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi maupun tidak, ketika ditemui ada anak-anak yang memiliki gejala kurang secara IQ kita minta sekolah bekerjasama dengan orang tua agar segera memeriksaan anaknya ke psikolog terdekat,” urainya.

Hal ini dimaksudkan agar ketika diketahui memiliki IQ dibawah normal yakni 90, maka idealnya dipindahkan ke sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi. Namun masalahnya terkadang jarak tinggal anak dengan sekolah penyelenggara inklusi cukup jauh dan menyulitkan orang tua.

“Ketika itu terjadi, kita menginstruksikan ke sekolah reguler biasa dimana anak sekolah, ya sudah masuk sekolah reguler. Setidaknya mereka bisa belajar bersosialisasi dengan teman-teman lain dan mendapat pembelajaran walaupun tidak secara khusus,” kata Alfian.

Berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim tahun 2020, ada sekitar 78 anak Sekolah Dasar merupakan siswa inklusi. Mereka tersebar di sekolah penyelenggara inklusi maupun sekolah reguler. Jumlah ini masih relatif sebab sangat besar kemungkinan data riil anak inklusi lebih dari banyak dan berpotensi menjadi masalah pendidikan ketika mereka memutuskan putus sekolah. (msi)