Penegakan Perda Tak Berjalan?

by -

//DPRD Pertanyakan Jumlah Pelanggaran Perda

PANGKALPINANG – Ketua komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Muhammad Rusdi mempertanyakankan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang sampai sekarang tidak jelas dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda).
Bahkan Pemkot dinilai lemah dalam menegakkan perda yang telah ditelurkan oleh Legislatif. Rusdi mengklaim Pemkot tidak serius dalam hal tersebut. Menurut Rusdi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penegakan perda perlu dipertanyakan.
“Kinerja Pemkot kita nilai lemah dalam penegakan perda yang telah ada. Karena itu kita (Dewan -red) selalu keras mengkritisinya,”ujar Rusdi (25/2) kemarin.
Parahnya, kata Rusdi, DPRD Pangkalpinang sampai saat ini tidak juga mendapatkan laporan dari Pemkot soal berapa banyak pelanggaran perda dan seperti apa penegakan yang telah dilakukan terhadap perda yang disahkan oleh DPRD.
“Kami tidak memiliki data pelanggaran perda dari Pemkot. Kami ingin tahu dijalankan apa tidak Perdanya oleh Pemkot? Itu yang ingin kita tanyakan. Masak tidak ada datanya?,” imbuhnya.
Dia mengatakan, jika perda telah dijalankan pastinya ada pelanggaran dan dari situlah dapat diketahui berapa banyak pelanggaran dan seperti apa tindak lanjut dari Pemkot sendiri. “Pernahkah Pemkot mengevaluasi efektif apa tidaknya suatu Perda. Jangan-jangan tidak pernah ada evaluasi,” katanya.
Rusdi menambahkan, perda tersebut merupakan hasil pembahasan dan penentuan legislatif, namun eksekutor dalam pelaksanaannya adalah tugas dari Pemkot. Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) ini juga mengakui pihaknya sudah pernah mempertanyakan perihal data pelanggaran Perda, namun nyatanya eksekutif tidak juga memberikan jawaban pasti.
“Saya sudah beberapa kali mempertanyakan tapi mereka tidak bisa menjawab. Kami ingin penegakan secara profesionalitas. Tugas kami bukan hanya menelurkan Perda tetapi bagaimana proses perjalan perda itu tidak pernah terpantau,” tegasnya.
Lanjutnya, alasan Pemkot selalu normatif terhadap penegakan perda. Katanya, Pemkot akan memprioritaskan pada tahun ini untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Katanya 2015 prioritas PPNS, dimana Pemkot sangat minim jumlah PPNS-nya. Bagaimana mau menegakan perda sedangkan PPNS saja sedikit,” jelasnya.
Untuk itu lanjutnya, Komisi I akan memanggil bagian hukum dan organisasi untuk membahas hal tersebut. Sebab, katanya, akan ada imbas yang baik jika perda telah ditegakkan. “Ini menjadi tugas bersama terutama eksekutornya. Imbasnya, dengan memperbaiki penegakan perda, Pemkot akan dapat menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”tutupnya. (cr61)