Penerapan UU 23 Banyak Terkendala PP

by -

MANGGAR – Meski Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berlaku, kenyataannya ada beberapa hal tertunda pelaksanaannya karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP). Salah satunya amanat Undang-Undang yang menyatakan Kesbangpol akan menjadi instansi vertikal.

Rencana tersebut dikabarkan tertunda karena banyak hal lain yang perlu diurus pemerintah pusat. Wacana Kesbangpol menjadi instansi vertikal sebenarnya telah mengemuka sejak Januari 2016, menyusul rencana penerapan setahun kemudian.

“Undang-Undang 23 (tahun 2014) menyatakan Kesbangpol akan ditarik ke pusat. Tapi masih ada pembicaraan di tingkat kementerian. Kalau ada keputusan yang sampai ke daerah seperti itu (jadi instansi vertikal) barulah dapat kita pastikan,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Setda Beltim, Bani Machtum kepada Belitong Ekspres, Rabu (8/6) kemarin.

Bani justru lebih menyimak proses data teknis kelembagaan yang diminta pemerintah pusat. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat Provinsi, dalam bulan ini juga akan dilakukan validasi oleh Kementerian.

“Kita sekarang sedang mempersiapkan data teknis kelembagaan di Provinsi. Hal yang sama telah dilaksanakan didaerah termasuk Beltim. Beberapa waktu lalu ada rapat validasi data teknis di Provinsi. Dan akan ada validasi yang terusan (lanjutan) dari ini dari Kementerian lembaga di Provinsi pada tanggal 23 24 Juni mendatang,” beber Bani.

Adapun variabel umum yang digunakan dalam validasi meliputi jumlah penduduk, besaran APBD dan luas wilayah. Berdasarkan hasil validasi, akan diketahui ungensi setiap SKPD di daerah.

“Dari sana akan muncul apakah masuk tipologi kantor A, B atau C. Kedepan tidak lagi ada kantor, jadi penyebutannya Dinas tipe C. Karena semua penyebutannya dinas dan badan, tidak lagi ada kantor,” sebutnya.

Ditegaskannya, untuk menata semua itu, daerah menunggu perubahan PP nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah.

“Nanti berdasarkan Undang-Undang nomor 23, perubahan PP tersebut kita tunggu. Kalau sekarang belum ada PP-nya,” tutup Bani. (feb)