Penetapan Tunjangan BPD Harus Dikaji

by -

MANGGAR – Permintaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk menetapkan dan menaikkan tunjangan anggota BPD, harus dikaji lebih lanjut. Dalam waktu dekat, DPRD Beltim akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah daerah terkait permintaan tersebut.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Beltim, Ikhwan Fahrozi ketika dimintai pendapat mengatakan, tunjangan BPD mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 43, pasal 78 berbunyi, pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam ketentuan umum UU Desa, BPD melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,” kutip Ikhwan dalam ketentuan tersebut, Rabu (11/3) kemarin.
Menurut Ikhwan pula, anggota BPD adalah orang yang menyumbangkan pola pikirnya bagi Desa. Sehingga BPD termasuk golongan profesi dan terdiri dari orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap.
“Anggota BPD kan tidak punya jam kerja tetap. Dan tidak ada larangan, termasuk PNS untuk dipilih menjadi anggota BPD,” jelasnya.
Undang-Undang Desa juga tidak mengelompokkan BPD dalam perangkat Desa. Sesuai aturan, yang termasuk perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
“Didalam lampiran Perbup nomor 1 tahun 2015, hanya mengatur penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta penerimaan lainnya yang sah pemerintahan Desa tahun 2015. BPD hanya menerima dari penerimaan lainnya yang sah, sesuai UU Desa nomor 6 tahun 2014. Jadi tidak ada penghasilan tetap,” jelas Ikhwan.
Masih menurut Ikhwan, anggota BPD di Kabupaten Belitung Timur menerima tunjangan cukup besar. Sebab, dibeberapa daerah lain, masih ada anggota BPD yang menerima tunjangan Rp. 50 ribu hingga Rp. 100 ribu perbulan.
“Untuk BPD tunjangannya disesuaikan kemampuan Desa. Itu berdasarkan Undang-Undang Desa, makanya kita tidak mengaturnya dalam Perbup karena BPD bukan perangkat Desa,” tandasnya. (feb)