Pengawasan Orang Asing Diperketat

by -

>Imigrasi & Kanwilkum HAM Ke Tanjung Gudang Belinyu

PANGKALPINANG – Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) terus dilakukan. Aktivitas mereka terus dipantau apakah melakukan pelanggaran atau tidak.
Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Ronny F.Sompie didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ibnu Chuldun, beserta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Parmellay Pasaribu, kemarin Kamis (12/11) melakukan kunjungan langsung ke beberapa kapal isap yang beroperasi di perairan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu yang memperkerjakan tenaga kerja orang asing. Kunjungan yang dilaksanakan kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan Optimalisasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang.
“Semangat Ayo Kerja Bersinergi Melaksanakan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakkan Hukum Keimigrasian Untuk Meningkatkan Investasi Yang Berwawasan Lingkungan,” ujar Parmellay Pasaribu kepada Babel Pos, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang yang wilayah kerjanya meliputi 1 Kota Madya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat berkomitmen penuh melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas Pangkalpinang sesuai dengan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Transparan, Sinergi dan Inovatif).
“Melalui kegiatan ini kami mengajak seluruh pegawai Kantor Imigrasi untuk bersama-sama melakukan sinergitas. Dan salah satunya juga sudah kita lakukan dengan menggelar deklarasi optimalisasi Pengawasan Orang Asing pada tanggal 11 November 2015 di Novotel Bangka. Dan hasil dari deklarasi tersebut juga disambut baik oleh Walikota Pangkalpinang untuk saling bersinergi yang sekaligus juga kita wujudkan dengan melaunching aplikasi pengawasan orang asing hingga ke tingkat RT/RW yang juga telah resmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia Ronny F.Sompie.
Sehingga, diharapkan dengan adanya aplikasi pengawasan orang asing ini akan dapat bermanfaat untuk bisa saling memberikan informasi dan melaporkan keberadaan orang asing dimana mereka tinggal. Karena orang asing ini tidak hanya tinggal di hotel tapi juga di rumah atau lingkungan penduduk,“ sebutnya.
Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 bahwa hotel-hotel harus mampu melaporkan seluruh pengawasan orang asing yang terkoneksi langsung ke pusat data. Hal ini juga menjadi penting mengingat Kantor Imigrasi dalam wilayah kerja pengawasannya sampai ke tingkat RT, juga perlu mendapat dukungan dari semua element masyarakat.
Karena itulah, berdasarkan hasil pertemuan Kantor Imigrasi Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang, kita mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan masing-masing tersebut untuk bisa melaporkan 1 X 24 jam kepada Kantor Imigrasi melalui aplikasi pengawasan orang asing,“ tambah Parmellay.
“Disamping itu Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang juga tetap akan mendepankan tim pengawasan orang asing. Mengingat, keberadaan tim ini juga adalah mengajak institusi terkait untuk saling bersinergi melakukan pengawasan orang asing, karena pengawasan orang asing memang benar ranahnya imigrasi tetapi demi tegaknya pengawasan hukum, maka Imigrasi juga mengajak pihak institusi terkait untuk bisa bersinergi bersama-sama melakukan pengawasan orang asing,” paparnya.
“Dan melihat dari jumlahnya orang asing yang ada di Pulau Bangka, sehingga kita juga mengikutsertakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia turun ke lapangan untuk melaksanakan langsung program pengawasan orang asing, yang salah satunya adalah banyak di perairan Pulau Bangka seperti di Perairan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu tepatnya di Kapal Isap SAE yang memperkerjakan 17 orang pekerja asing. Namun dipastikan semua orang asing ini memiliki dokumen lengkap dan resmi dari Kantor Imigrasi yakni
kartu ijin tinggal di perairan.
“Total seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di kapal isap yang terdaftar resmi di imigrasi yakni mencapai 496 orang. Tetapi apabila ternyata mereka melakukan pelanggaran maka pastinya akan diperiksa dan adanya berita acara bahkan hingga sampai proses pendortasian seperti juga yang pernah kita lakukan pendeportasian kepada sebanyak 5 orang pekerja asing. Karena mereka melakukan sejumlah pelanggaran seperti pelanggaran ijin tinggal dimana mereka menggunakan visa kunjungan tetapi disalah gunakan untuk bekerja di Indonesia.
Disamping itu untuk seluruh pekerja asing ini juga dilarang turun ke darat atau meninggalkan kapal kecuali dalam keadaan menghadapi hal-hal darurat seperti  sakit dan itu pun harus sepengetahuan pihak perusahaan dan disampaikan kepada pihak Kantor Imigrasi. Namun bagi pekerja asing yang apabila diam-diam melakukan pelanggaran maka tetap akan diproses untuk dilakukan pemeriksaan,“ tegas Parmellay lagi. (lya)