Pengembangan Kecamatan dan Desa Layak Anak Tanggungjawab Bersama

by -
Pengembangan Kecamatan-Desa Layak Anak Jadi Tanggungjawab Bersama
Pengembangan Kecamatan-Desa Layak Anak Jadi Tanggungjawab Bersama
Sekretaris Daerah Beltim, Ikhwan Fahrozi

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pengembangan Kecamatan dan Desa Layak Anak di Kabupaten Beltim dimaksudkan agar memotivasi dan mendorong terwujudnya Kecamatan dan Desa Layak Anak yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak.

Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan Pengembangan Kecamatan dan Desa Layak Anak, Rabu (13/11) di ruang Satu Hati Bangun Negeri kantor Bupati Beltim. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Beltim, Ikhwan Fahrozi, yang mewakili Bupati Beltim.

Seusai pembukaan, Ikhwan Fahrozi menjelaskan pengembangan Kecamatan dan Desa layak anak adalah tanggungjawab bersama sesuai kapasitas masing-masing. Jika dianggap sebagai beban maka harus terdistribusi dengan baik pada setiap pemangku kepentingan. “Semua harus bertanggungjawab. Tidak ada yang dibebankan pada satu orang atau lembaga. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama,” ujar Ikhwan.

Hanya saja, Ikhwan memastikan tanggungjawab Kecamatan dan Desa layak anak harus sejalan dengan konsep Kabupaten layak anak agar memenuhi kriteria. Tanggungjawab bersama ini dalam mensinkronisasi dan mengkomunikasikan program Kabupaten layak anak.

“Masing-masing misalnya Pemda ada OPD, melalui OPD turunannya ada teknis seperti Dindik ke sekolah-sekolah. Dinas Sosial, ada lembaga desa yang juga membentuk. Jadi sesuai tugas mereka di tiap-tiap stakeholder dalam menjadikan Kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa layak anak,” jelas Ikhwan.

Sebenarnya, kata Ikhwan, upaya menjadikan Beltim sebagai Kabupaten layak anak sudah dijalankan. Hanya saja variabel yang ada belum diakumlasikan dan terlaporkan. “Ini masalahnya. Secara kasat mata, kita sudah melakukan itu dan sudah teruji secara nyata bahwa wilayah kita sudah wilayah layak anak. Karena dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan sekolah layak anak sudah ada semua,” kata Ikhwan.

Hal ini ternyata juga berdampak pada status layak anak di Provinsi. Kabupaten Beltim disebut-sebut sebagai ganjalan Provinsi Bangka Belitung untuk disebut sebagai Provinsi layak anak. “Gara-gara belum terlaporkan, ada variabel yang masih kosong karena OPD tidak tahu bahwa ada yang harus dilaporkan dalam format Kabupaten layak anak. Setelah dievaluasi, OPD tidak menganggap serius data base di mereka. Akibatnya kita tidak berkontribusi terhadap Provinsi karena daya dongkrak ada di Kabupaten saat penilaian,” ulasnya.

Ikhwan berharap kedepan permasalahan tersebut dapat teratasi dengan terbaginya distribusi tanggungjawab. Saat ini, Kabupaten mendorong terbentuknya Kecamatan dan Desa layak anak sesegera mungkin.

(Muchlis Ilham | belitongekspres.co.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *