Pengerukan Alur Sungai Siap Dilaksanakan

by -

*Tapi Syaratnya Lahan Harus Clean and Clear

beltim-edisi-20-januari-2017
Suasana perteman di Jakarta. Foto: humas for be

MANGGAR – Kementerian Perhubungan RI menyatakan sudah menyiapkan anggaran untuk pengerukan alur Sungai Manggar sebesar Rp 20 miliar. Namun sebelum proses lelang pengerukan dimulai, mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dapat menjamin lahan Pelabuhan ASDP Manggar statusnya harus clean and clear.

Hal tersebut ditekankan oleh Plh. Direktur Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Iman saat menerima kunjungan Bupati Beltim, Yuslih Ihza, Kepala Dinas Perhubungan Amiruddin, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, Syahrial, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sayono dan Kepala Kesbangpol Yusmawandi, di Ruang Kerjasama Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta Kamis, (19/1) kemarin.

Iman yang didampingi Kasubbdit Pelabuhan Penyeberangan, Johny Siagian, Kasubdit Lalu Lintas Perhubungan Darat, Sulistyo, Kepala Seksi Prasarana Penyebrangan Danau, Beta Gunadi serta Kepala Satker perhubungan darat wilayah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Novi Tri mengatakan Kementerian Perhubungan sangat menantikan kejelasan lahan dari Pemkab Beltim. Kejelasan status tersebut disebutnya merupakan syarat utama pelaksanaan pengerukan.

“Yang jelas di DIPA (Dokumen induk Perencanaan Anggaran-red) kami sudah teralokasikan anggaran. Namun baru bisa dicairkan dengan syarat-syarat formal, antara lain harus jelas status lahannya,” ungkap Iman.

Menurutnya pengerukan erat kaitannya dengan lahan yang saat ini statusnya masih dimiliki oleh PT. GMB. Jika Pemkab sudah menyatakan lahan yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan penyebrangan ASDP Manggar, maka mereka akan memulai proses lelang.

“BASTO (Berita Acara Serah Terima Operasional-red) belum bisa dilakukan jika lahan tidak jelas. Kita tidak ingin ‘kecolongan’ dua kali, makanya harus jelas,” sebut Iman.

Iman menekankan Kementerian Perhubungan akan menunggu kepastian tersebut hingga maksimal Maret 2017 ini. Jika Pemkab Beltim tidak mampu memberikan kepastian status lahan, maka anggaran Rp 20 Milyar untuk pengerukan akan dialihkan ke daerah lain di Indonesia.

“Kan sayang ada anggaran tidak digunakan, nanti idle (ada pengembalian dana), makanya jika belum jelas akan dialihkan. Tapi sebenarnya kita berharap banyak, mengingat Pelabuhan Manggar ini strategis untuk menghidupkan jalur sabuk tengah, yang selama ini terputus karena tidak adanya perlintasan Ketapang-Manggar yang selama ini dilintasi oleh KMP Manumbing Raya,” ujarnya.

Sementara itu,Bupati Beltim, Yuslih Ihza mengaku siap memberikan kepastian status lahan Pelabuhan ASDP Manggar. Secepatnya, Dan, Ia akan meminta kepada pihak GMB sebagai pemilik lahan yang berdampak pembangunan pelabuhan dan bangunan gedung ASDP untuk diserahkan kepada Pemkab Beltim.

“Hal Ini akan langsung Saya bicarakan dan ketemu ke pihak GMB. Masalah ini akan secepatnya kita selesaikan. Harus selesai biar pembangunan jalan,” ujarnya.

Bahkan Yuslih menyatakan optimis dan mampu mencarikan solusi terbaik.

Kepada pihak Kementerian Perhubungan RI, Yuslih meminta pengerukan sesuai dengan ketentuan, jangan sampai ada polemik di masyarakat terkait dumping area. “Kita ingin semuanya sesuai aturan. Jangan sampai tujuan kita berbuat baik malah disalah artikan,” tegas Yuslih.

Total lahan yang tekena dampak pembangunan ASDP Manggar di lahan milik PT GMB seluas kurang lebih 1,1 hektar. Jika Pemkab Beltim mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, pengerukan akan dapat dilakukan pada bulan Maret 2017 ini. (hms/feb)